Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Sumut: Draf "New Normal" Sedang Diproses Pemerintah Pusat

Kompas.com - 30/06/2020, 15:55 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait draf konsep tatanan kenormalan baru atau new normal. 

“Saat ini sudah dalam tahap pemrosesan di Jakarta,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara Aris Yudhariansyah melalui video telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Catatan Edy Rahmayadi untuk Mal dan Pasar Saat New Normal

Sebelumnya, draf yang telah disusun dikirim ke pemerintah di tingkat kabupaten/kota di Sumut.

Pemprov berharap setiap kabupaten/kota dapat memberikan masukan mengingat masing-masing daerah memiliki status dan kearifan lokal yang berbeda.

Aris menuturkan, masukan tersebut telah diterima dan dirangkum menjadi draf yang sedang dalam tahap pemrosesan.

Ia berharap pihaknya dapat segera mendapat keputusan perihal draf tersebut.

“Mudah-mudahan kami menunggu dengan harapan masyarakat Sumut 1 Juli ini kita bisa memulai lagi new normal  yang mungkin secara bertahap,” tuturnya.

Baca juga: Sambut New Normal, Pemkot Medan Revisi Perwali yang Baru Sebulan Terbit

Pada kesempatan yang sama, Aris sempat mengungkapkan ada daerah baru yang terpapar Covid-19.

Ia menuturkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) awalnya menyebut terdapat 15 dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang dinyatakan bebas Covid-19. Namun, ia tidak merinci kapan data ini diungkapkan.

Kemudian, berdasarkan data hingga Senin (29/6/2020) kemarin, tersisa lima kabupaten/kota yang belum terpapar Covid-19.

“Tapi terhitung tanggal 29 (Juni), dari 33 kabupaten/ kota, yang awalnya 15 (daerah belum terpapar Covid-19) sekarang tinggal lima,” ujar Aris.

“Artinya ada 10 daerah baru yang terpapar Covid-19. Lima kabupaten ini didominasi di Kepulauan Nias yang kebetulan memang berbatas langsung dengan laut,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com