Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Disebut Bisa Jadi Hotspot Covid-19, Ini Tanggapan Pemerintah

Kompas.com - 27/06/2020, 14:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus disiplin beradaptasi dengan kebiasaan baru agar selalu aman dari risiko penularan Covid-19.

Hal itu dismpaikannya menanggapi ulasan di salah satu media internasional tentang Indonesia yang bisa menjadi hotspot  atau pusat penularan baru Covid-19. 

"Lakukan adaptasi kebiasaan baru jika ingin produktif. Pada intinya harus aman dari Covid-19," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (27/6/2020).

Baca juga: Cegat Ambulans dan Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, 8 Orang Ditangkap

Menurut Yuri, produktif tetapi aman dari Covid-19 merupakan hal yang mutlak.

Dengan begitu, meluasnya penularan virus pada masa new normal bisa ditekan.

Yuri mengingatkan, aktivitas luar rumah yang sudah boleh dilakukan masyarakat hanyalah yang sifatnya produktif.

Jika aktivitas tersebut masih bisa ditunda atau tidak diperlukan, masyarakat tetap diminta tinggal di rumah.

Hal ini demi mencegah rantai penularan Covid-19.

"Aktivitas di luar rumah semata-mata hanya untuk kepentingan produktivitas kita. Bukan berarti kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda, yang tidak perlu dilakukan, masih kita paksakan untuk kita lakukan," kata dia. 

Yuri mengatakan, seandainya pun ingin kembali produktif di luar rumah, masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Yurianto juga mengatakan, ada tiga lokasi yang rawan menjadi titik-titik baru penularan Covid-19 berdasarkan kajian ahli. 

Baca juga: Jubir Pemerintah Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 jika Pergi ke Mal

"Di era adaptasi kebiasaan baru (new normal) maka ada beberapa titik yang berpotensi untuk bisa menjadi tempat sebaran baru (penularan) Covid-19," ujar Yuri.

Pertama, kata dia, adalah ruang kantor. Untuk menghindari penularan Covid-19 di kantor, pemilik perusahaan atau pengelola disarankan mencermati tiga hal.

"Satu, perhatikan pengisian ruang dengan jumlah orang. Untuk memastikan setiap pekerja di kantor bisa menjaga jarak setidaknya 1,5 meter, antara satu dengan yang lain," tutur Yuri.

Lalu, yang harus dicermati bahwa adanya kontak yang lama antara sesama karyawan akan berpeluang untuk terjadi penularan sehingga para karyawan diharuskan menjaga jarak dan tetap memakai masker saat berada di ruang kerja.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com