Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Kabinet Jokowi Tidak Gemar Diskusi Intelektual, Menterinya Pendiam

Kompas.com - 25/06/2020, 19:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para menteri koordinator bidang (menko) di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.

Baca juga: Fahri Hamzah Sarankan Maruf Amin Jadi Penasihat Agama Jokowi

"Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, makanya menterinya pendiam semua," kata Fahri dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

Selain jarang berdiskursus, Fahri menilai para menko Kabinet Indonesia Maju tidak bekerja secara efektif.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, menko saat ini tidak mampu mendelegasikan tugas atau pekerjaan dari presiden ke menteri yang ada di bawahnya.

"Kedua, yang problematik itu operator. Jadi mereka yang men-delivery pekerjaan itu tidak tampak, Kalau saya anggap operator, ini anggap saja pada tingkat menteri koordinator (menko)," ujar Fahri.

Baca juga: Pramono Anung Mengaku Kehilangan Sosok Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Sementara, kata Fahri, seorang menko harus mampu mengoordinasikan suatu sektor dengan baik.

Ia mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang dinilai tidak terlalu tampak inisiatifnya untuk mengoordinasikan penanganan Covid-19.

Sementara, kata Fahri, Menko PMK justru yang paling bertanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.

Fahri menilai justru Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengambil alih hampir seluruh isu dan pekerjaan.

Baca juga: Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

"Padahal semuanya harus kerja dalam keadan begini. Lebih dari 30 menteri itu harusnya punya kerjaan, kesibukan, semua harus kerja siang malam tidak henti-hentinya untuk mengatasi situasi ini," kata dia.

"Tetapi ada kesan saya, menteri itu dianggap semakin tidak tampak itu semakin baik. Padahal menterinya boleh tidak tampak, tidak bicara, tapi dia harus punya juru bicara yang jelaskan ke publik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com