Ketua Komisi VIII Minta Data Penduduk Miskin Dibenahi sebelum Periode ke-2 Jokowi Berakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menteri Sosial Juliari Batubara segera membenahi data penduduk miskin.

Ia mendesak perbaikan data penduduk miskin dapat diselesaikan di pemerintahan periode 2019-2024 ini.

"Kami berharap di periode Pak Menteri ini data kemiskinan itu tuntas dan itu akan dicatat oleh sejarah bangsa ini," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Mensos, Rabu (24/6/2020).

Ia yakin, perbaikan data penduduk semestinya tidak sulit.

Baca juga: Akibat Corona, Jumlah Penduduk Miskin RI Bisa Capai 28 Juta di 2020

Menurut Yandri, Kemensos dapat bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mendata penduduk miskin.

"Komisi VIII sekali lagi siap untuk menjadikan ini tonggak sejarah dan itu enggak sulit menurut saya. Kita sandingkan Pak Sekjen dengan Dukcapil. Jadi kita sisir nanti per kabupaten/kota, nanti kita bagi klasternya. Mungkin zona sumatera dibagi berapa, fokus saja," terang Yandri.

"Sehingga nanti mungkin tahun 2021-2022 sudah kelihatan arah perbaikan itu. Kalau sampai 2023 sudah selesai, wah itu top," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Kemensos Sisir Warga Miskin yang Belum Dapat Bansos

Yandri mendorong agar data penduduk miskin Kemensos nantinya dapat menjadi sumber rujukan utama dalam berbagai program bantuan kementerian/lembaga lainnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Kemensos atas kerja keras dalam pemberian bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

"Kami berharap pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Kemensos sebagai sumber data utama kemiskinan. Kalau nggak, dia akan simpang siur. Karena itu, melalui rapat kerja ini kami mengapresiasi kerja keras Pak Menteri beserta seluruh jajaran tanpa kenal lelah siang malam menangani pandemi Covid-19 ini. Walaupun ada beberapa kelemahan, tapi kita yakin kelemahan itu bisa kita selesaikan dengan baik," kata dia.