Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Gugus Tugas Covid-19: Dokter yang Wafat Dapat Santunan Rp 250 Juta, Perawat Rp 150 Juta

Kompas.com - 23/06/2020, 22:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan masyarakat untuk penanganan Covid-19.

Doni mengatakan, sebagian dari donasi tersebut diberikan kepada tenaga medis yang meninggal dunia baik yang langsung maupun tidak langsung dalam menangani Covid-19.

Ia mengatakan, dokter yang meninggal dunia selama pandemi ini diberikan santunan sebesar Rp 250 juta, sementara Perawat menerima sebesar Rp 150 juta.

Baca juga: Dokter Anang Meninggal Setelah Kematian Adik dan Kedua Orangtua karena Covid-19

"Setiap dokter yang wafat baik karena langsung atau tidak langsung tangani Covid-19, itu dapat 250 juta, untuk perawat 150 juta, untuk pekerja lainnya seperti pengemudi ambulans dan lain-lainnya 100 juta," kata Doni raker dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Doni mengatakan, donasi yang terkumpul juga disalurkan dari relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk masyarakat pendatang yang ada di Pulau Jawa.

"Belum lagi bantuan-bantuan yang disalurkan dari relawan untuk masyarakat kita di Pulau Jawa ini yang pendatang, sebagian besar dari timur dan mereka tidak punya KTP di sini, sehingga mereka enggak dapat bantuan, ini enggak luput dari kami," ujarnya.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas Covid-19: Donasi Dialokasikan untuk Dokter, Perawat dan Warga Pendatang

Lebih lanjut, Doni mengungkapkan, donasi yang diterima Gugus Tugas Covid-19, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan swasta.

Bahkan, salah satu aplikasi digital berbasis online menyumbangkan dana untuk penanganan Covid-19 dalam jumlah yang cukup besar.

"Bantuan yang diterima Gugus Tugas itu bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari swasta luar biasa, bahkan Tiktok alokasikan dana Rp 100 miliar untuk kepentingan kegiatan penanganan Covid-19 ini," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com