Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daerah dengan Kasus Covid-19 Tinggi Harus Agresif Contact Tracing dan Tes Masif

Kompas.com - 23/06/2020, 18:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebutkan, contact tracing yang agresif dan tes yang masif sangat penting dilakukan di daerah yang kasusnya masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Yurianto dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (23/6/2020).

Dari penambahan kasus positif terkonfirmasi Covid-19 sejak Senin (22/6/2020) pukul 12.00 WIB hingga Selasa (23/6/2020) pukul 12.00 WIB, kata dia, sebagian besar didapatkan dari hasil contact tracing agresif dan pemeriksaan tes masif.

"Ini penting terutama untuk daerah-daerah yang masih menunjukkan penambahan kasus yang cukup tinggi atau rata-rata kasus per 100.000 penduduknya masih tinggi," kata Yurianto.

Baca juga: Kemenkes Dorong Penelusuran Kontak Dekat Pasien Covid-19 Lebih Masif

Maka, kata dia, menjadi sangat penting bagi daerah-daerah dengan kondisi tersebut untuk melakukan kontak tracing dan tes masif.

Dari waktu pengumpulan data yang sama, kata dia, pemeriksaan spesimen baik dengan tes cepat molekuler (TCM) maupun polymerase chain reaction (PCR) ada sebanyak 17.908 spesimen.

Penambahan jumlah tersebut menambah jumlah spesimen yang telah diperiksa sejauh ini sebanyak 668.219 spesimen.

Pemeriksaan sejumlah tersebut menghasilkan penambahan sebanyak 1.051 kasus terkonfirmasi positif sehingga totalnya mencapai 47.896 orang.

Baca juga: Penyebaran Covid-19 di Ambon Masif, Diduga Ada 598 OTG Berkeliaran

Dari jumlah tersebut juga ditemukan penambahan kasus sembuh sebanyak 506 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 19.241 orang.

Sementara itu, jumlah pasien meninggal dunia bertambah menjadi 2.535 orang, dengan penambahan 35 orang.

"Menjaga jarak adalah kunci. Beberapa kebijakan yang telah diberikan pemerintah terkait pembatasan kapasitas kendaraan umum juga menjadi latar belakang agar jaga jarak msh bisa kita terapkan," kata dia.

Salah satunya pemerintah telah menetapkan pembagian dua waktu secara bergantian di wilayah Jabodetabek untuk masyarakat bisa bekerja sehari-hari.

Gelombang satu dilaksanakan pada pukul 07.00-07.20 WIB dan gelombang dua dilaksanakan pada pukul 10.00-10.30 WIB dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com