Kasus Positif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Bamsoet Singgung Anggaran Penanganan Covid-19 yang Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah dapat lebih optimal dalam menggunakan anggaran penanganan Covid-19.

Pasalnya, meski anggaran penanganan sudah cukup besar, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Bahkan, Indonesia justru menempati peringkat pertama di Asia Tenggara.

"Mendorong pemerintah dengan anggaran yang begitu besar dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).

Hingga 22 Juni, kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai 46.845 kasus. Jumlah ini meningkat 954 kasus dalam 24 jam dibandingkan Minggu (21/6/2020).

Dilansir dari Worldometers, Indonesia memang menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Posisi berikutnya diduduki oleh Singapura (42.313 kasus), Filipina (30.682 kasus), Malaysia (8.580 kasus), dan Vietnam (349 kasus).

Bamsoet mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 yang telah dialokasikan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemeriksaan Covid-19, kualitas dan kuantitas laboratorium, serta sumber daya manusia yang andal.

"Gugus Tugas harus terus melakukan upaya lebih serius dan fokus dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing yang dilakukan lebih tegas," kata dia.

Baca juga: Tempat Wisata Dibuka, Gugus Tugas: Jika Ada Kasus Covid-19 Akan Ditutup Kembali

Upaya pelonggaran PSBB, imbuh dia, harus dipertimbangkan kembali bila peningkatan kasus terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, ia meminta, penerapan kenormalan baru atau new normal dibatalkan bila hal itu terus terjadi.

Untuk diketahui, pemerintah berencana melakukan penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 menjadi RP 695,2 triliun dari rencana sebelumnya Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.