Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Capai 45.891 dan Upaya Membuka Sektor Produktif...

Kompas.com - 22/06/2020, 06:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan perkembangan terbaru terkait data jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Hingga Minggu (21/6/2020) sore, total kasus Covid-19 di Tanah Air mencapai 45.891.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, per Minggu kemarin, tercatat penambahan 862 pasien.

Data penambahan itu tercatat dalam 24 jam terakhir sejak Sabtu (20/6/2020) pukul 12.00 WIB dari pemeriksaan 18.229 spesimen.

Baca juga: UPDATE 21 Juni: Total Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 45.891, Tambah 862

Adapun, total spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 639.385.

"Dari pemeriksaan itu, terkonfirmasi 862 kasus baru sehingga total menjadi 45.891 kasus (Covid-19)," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu sore.

Penambahan terbanyak tercatat di DKI Jakarta sebanyak 142 kasus, lalu Sulawesi Selatan 112 kasus, Jawa Tengah 99 kasus, dan Kalimantan Selatan 94 kasus.

Sementara tercatat sembilan provinsi melaporkan 0 kasus dalam 24 jam terakhir.

Yuri juga mengatakan, dalam periode yang sama terdapat penambahan 521 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh.

Baca juga: Data Sebaran 521 Pasien Sembuh dari Covid-19, 233 di DKI

Penambahan tersebut membuat total pasien Covid-19 sembuh hingga sampai hari ini sebanyak 18.404 orang.

Namun, pemerintah juga menyampaikan kabar duka dengan adanya penambahan 36 pasien yang meninggal dunia setelah mengidap Covid-19.

"Sehingga total menjadi 2.465 kasus meninggal," kata Yurianto.

Sementara itu jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 56.436 dan pasien dalam pengawasan (PDP) 13.225.

Pemetaan Wilayah

Di tengah tingginya kasus Covid-19 tersebut, pemerintah meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat daerah mengkaji secara teliti data di tengah adaptasi menuju kebiasaan baru.

Baca juga: Daerah Diminta Petakan Wilayah yang Bisa Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Yuri menjelaskan, kajian tersebut dilakukan untuk memetakan wilayah mana yang memungkinkan dilakukan kegiatan produktif kembali.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com