BNPP dan Pemprov NTT Godok Konsep Percepatan Pembangunan Ekonomi di Perbatasan Motaain

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyempurnakan konsep percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Motaain.

BNPP dan Pemprov NTT melaksanakan rapat koordinasi bersama perwakilan kementerian maupun lembaga untuk mematangkan konsep tersebut yang digelar pada Jumat (19/6/2020).

"Bapak Gubernur (Viktor Bungtilu Laiskodat) berterima kasih dan Pemprov (NTT) mendukung penuh Kebijakan Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai sentra baru ekonomi dan pusat perdagangan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2020).

Baca juga: PLBN Motaain Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

Suhajar menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut, Viktor sempat menyampaikan usulan strategis yaitu menjadikan kawasan perbatasan Motaain dan Wini sebagai Free Trade Zone (FTZ) agar semua ekspor ke Timor Leste dapat dilakukan melalui wilayah NTT.

Suhajar menuturkan Pemprov NTT akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan zona pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sebagai kawasan ekonomi dan pusat perdagangan.

Dukungan terhadap PLBN tersebut berupa pembangunan jalan provinsi dari sentra pertanian dan peternakan ke perbatasan Motaain.

Baca juga: Di PLBN Motaain, Mahfud Minta Perbatasan Dijaga dengan Sungguh-sungguh

Selain itu, juga mensinergikan program gubernur Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) ke dalam program pemerintah pusat di Motaain, Belu dan sekitarnya.

Tak hanya itu, juga ada hibah benih jagung dan bawang merah, pakan ternak, serta pupuk, termasuk intensifikasi tanaman jagung dan bawang merah.

Selain itu, Pemperov NTT juga akan melaksanakan pelatihan kewirausahaan, pengadaan ternak sapi untuk kelompok peternak, pengadaan pakan ternak, serta pembangunan infrastruktur di instalasi peternakan.