Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2020, 17:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 sebaiknya PT Garuda Indonesia memprioritaskan kesehatan para awak kabin dan penumpang dengan tetap mewajibkan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Hal ini disampaikan Dasco, menanggapi PT Garuda Indonesia yang berencana menghentikan penggunaan APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan hanya menggunakan face shield.

"Menurut saya dalam kondisi saat ini, kita harus menjaga keselamatan penumpang dan awak kabin. Sebaiknya masih pakai APD (lengkap)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Rencana Awak Kabin Garuda Tak Gunakan APD Lengkap Dinilai Rugikan Penumpang

Dasco menyarankan, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mempertimbangkan rencananya itu.

Menurut Dasco, akan lebih lebih Garuda Indonesia memprioritaskan kesehatan dibandingkan keluhan penumpang.

"Oleh karena itu, lebih baik dipertimbangkan lagi (rencana penghentian pakai APD), lebih baik sehat, daripada memprioritaskan melihat senyuman," ujarnya.

Baca juga: Apakah Benar Awak Kabin Garuda Indonesia Tak Akan Pakai APD?

Diberitakan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana menghentikan penggunaan APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan menggantinya dengan face shield.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, rencana tersebut diusung setelah pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari penumpang.

"Semuanya pakai APD, ketutupan semua, ya enggak benar juga dong. Jadi banyak penumpang Garuda mengeluh kenapa pramugarinya pakai masker, jadi enggak bisa lihat dia tersenyum atau mencibir," tuturnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (16/6/2020).

Oleh karenanya, Irfan berencana mengubah kewajiban penggunaan APD menjadi face shield saja.

"Jadi pelan-pelan kita akan pakai face shield," katanya.

Dengan langkah tersebut, Irfan berharap, pihaknya dapat memberikan rasa nyaman kepada penumpang, sekaligus menjamin protokol kesehatan tetap dilaksanakan.

"Jadi interaksi humanis di dalam pesawat tetap terjadi tapi minimal. Dan kemudian semua orang merasa aman, tapi juga nyaman," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com