Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang Tua Diingatkan soal Pencegahan Dampak Buruk Internet bagi Anak

Kompas.com - 19/06/2020, 11:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka (Kemen PPPA) Nahar mengatakan, penggunaan internet menjadi lebih tinggi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan pentingnya peran orang tua agar anak-anak terhindar dari dampak buruk internet. Menurut Nahar, ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan.

Baca juga: Komnas PA Minta Pemerintah Bentuk Gerakan Nasional Perlindungan Anak dari Pandemi Covid-19

"Yang perlu diperhatikan sebagai upaya perlindungan anak dari kejahatan online yaitu membantunya mengenali perbuatan atau praktik penggunaan internet yang melanggar hukum," kata Nahar, dikutip dari siaran pers, Jumat (19/6/2020).

Tak hanya itu, bagi anak-anak yang menjadi korban, pelaku atau saksi kejahatan online, maka harus dipastikan ada pihak yang memberikan pendampingan psiko-sosial.

Misalnya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPDT PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kebutuhan anak terdampak permasalahan internet juga harus dipastikan bisa dipenuhi. Tak hanya berupa bantuan, tetapi juga pendampingan, layanan psikososial dan masih banyak lagi.

"Lalu, jangan biarkan anak-anak berhadapan dengan hukum tidak didampingi," kata dia.

Baca juga: Memantau Aktivitas Anak di Internet Mungkin Bukan Ide yang Baik

Nahar berharap hal-hal tersebut dapat dilakukan orang tua dalam mendampingi dan mengawasi anak terkait penggunaan internet.

Bagi anak, kata dia, harus diutamakan manfaat positif internet untuk kehidupan sehari-hari dengan bimbingan orang tua.

“Kita perlu mengenali sisi baik dan dan sisi negatif internet. Jika kita hidup dan memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya nilai positifnya akan semakin banyak dan memudahkan dalam aktivitas sehari-hari," tutur Nahar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com