Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Rekor Baru Kasus Covid-19 | Bebasnya Nazaruddin yang Menuai Kritik

Kompas.com - 19/06/2020, 06:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kasus Covid-19 kembali menembus rekor pada Kamis (18/6/2020).

Penambahan kasus baru dalam kurun 24 jam mencapai 1.331 kasus, sehingga mengakibatkan akumulasi kasus positif mencapai 42.762 kasus.

Di lain pihak, polemik pembebasan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin masih cukup menyita perhatian publik.

Polemik tersebut terutama ihwal status justice collaborator (JC) yang menjadi alasan bagi Kementerian Hukum dan HAM menyetujui permohonan bebas bersyarat dengan status cuti menjelang bebas (CMB) kepada Nazaruddin.

Kemenkumham mengklaim status tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, di lain pihak, KPK membantah memberikan status tersebut.

Dua kabar tersebut menjadi berita yang paling banyak dibaca sehingga menjadi yang terpopuler di Kompas.com, kemarin. Berikut selengkapnya:

1. Rekor baru penambahan kasus harian Covid-19

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, konfirmasi kasus positif itu didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 20.650 spesimen dalam sehari.

Jawa Timur mencatat jumlah terbanyak dengan 384 kasus baru. Berikutnya, ada DKI Jakarta dengan 173 kasus baru, Sulawesi Selatan dengan 166 kasus baru, dan Kalimantan Selatan dengan 118 kasus baru.

Data yang sama juga memperlihatkan bahwa ada penambahan 555 pasien Covid-19 yang sembuh. Di lain pihak, ada 63 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam periode 17 - 18 Juni 2020.

"Sehingga totalnya ada 2.339 orang," kata Yurianto.

Baca juga: UPDATE: Total Ada 42.762 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.331

2. Bebasnya Nazaruddin yang menuai kritik

Bebasnya Nazaruddin pada Minggu (14/6/2020) setelah memperoleh CMB menuai banyak kritik.

KPK menilai, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semestinya lebih selektif dalam memberi hak binaan bagi narapidana kasus korupsi.

"KPK berharap pihak Ditjen Pemasyarakatan untuk lebih selektif dalam memberikan hak binaan terhadap napi koruptor mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/6/2020).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com