Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yurianto: Aktivitas Sosial yang Kembali Berjalan Diharapkan Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Kompas.com - 16/06/2020, 18:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan aktivitas sosial yang kembali berjalan diharapkan tidak meningkatkan kasus baru Covid-19.

Menurut Yuri, saat ini aktivitas sosial sudah dilaksanakan oleh masyarakat di sejumlah sektor.

"Kita bersyukur bahwa aktivitas produktif secara bertahap sudah bisa kita mulai. Sudah barang tentu kita akan lanjutkan dengan kajian epidemiologinya," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (16/6/2020).

"Kita harap bahwa aktivitas sosial yang sudah dijalankan secara selektif, secara bertahap itu tidak akan meningkatkan kasus baru (Covid-19)," lanjutnya.

Baca juga: 300 Warga Bersajam Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, Ancam Bakar Ambulans

Hal tersebut, kata dia, akan berhasil jika semua warga negara patuh dan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan.

Pemerintah, kata Yuri, telah menerbitkan surat edaran tentang pembagian jam kerja, khususnya di Jabodetabek.

Dia menyebut, SE ini merupakan salah satu upaya dalam mengatur kembali aktivitas yang produktif dan aman dari Covid-19.

Yuri pun mengungkapkan, jika sistem pembagian kerja itu pun bisa diterapkan di daerah lain.

"Ini bisa diterapkan di tempat lain dengan cara dan prinsip yang sama. Dan kami akan tetap mengawasi secara ketat kajian epidemiologinya, " tambah Yuri.

Sebelumnya, Yuri mengungkapkan kasus Covid-19 di Indonesia yang mencapai 40.400 kasus.

Jumlah ini tercatat setelah ada penambahan 1.106 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Yurianto memaparkan, setidaknya ada lima provinsi yang mencatat penambahan kasus Covid-19 dengan angka tinggi.

Jawa Timur kembali mencatat penambahan harian tertinggi dengan 245 kasus baru Covid-19.

Berikutnya, ada Sulawesi Selatan dengan 175 kasus baru, Kalimantan Selatan dengan 169 kasus baru, DKI Jakarta dengan 101 kasus baru, dan Jawa Tengah dengan 56 kasus baru.

"Jumlah ini didapatkan dari tracing yang agresif dari setiap kasus positif yang dirawat," tutur Yuri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com