Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Tak Mungkin PSBB Dijalankan dalam Jangka Panjang

Kompas.com - 12/06/2020, 18:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, fase kenormalan baru (new normal) merupakan katup penyelamat di masa pandemi Covid-19 karena pembatasan sosial berksala besar (PSBB) tidak bisa dijalankan terus-menerus.

Ia menilai pelaksanaan PSBB dalam jangka panjang akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Kenormalan baru sebagai katup penyelamat di masa pandemi," ujar Fadjroel dalam diskusi virtual di kanal YouTube Rumah Kebangsaan, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Fase New Normal, Moeldoko Sebut Pemerintah Tak Ingin Korbankan Rakyat

"Ini cuma ingin mengatakan mengapa kenormalan baru? Pada intinya adalah yang lebih penting. Karena tidak mungkin PSBB ini diimplementasikan dalam jangka lama karena harus menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi," lanjut dia.

Ia menambahkan, saat ini belum ada kepastian kapan vaksin Covid-19 ditemukan.

Di sisi lain, masyarakat tetap butuh menjalankan roda perekonomian untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk itu, pemerintah memberlakukan fase new normal agar penanganan virus corona dari sektor kesehatan bisa berjalan seiringan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.

Fadjroel mengatakan, pemberlakuan fase new normal juga disertai dengan berbagai pertimbangan epidemiologi dan kesiapan layanan kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus bila tiba-tiba muncul lonjakan kasus.

Baca juga: Saat Jokowi Minta Daerah Masuki Fase New Normal dengan Hati-hati...

"Tujuan kenormalan baru tidak lain adalah untuk mempertahankan keberlanjutan hidup dengan pertahankan dua variabel, yaitu disiplin ketat terhadap kesehatan kolektif dengan berlandaskan protokol Kemenkes yang juga dari WHO (World Health Organization)," kata Fadjroel.

"Sembari tentu menjaga produktivitas sosial dan ekonomi, terutama sebenarnya pada kehidupan UMKM," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com