Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Ingin New Normal Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 10/06/2020, 18:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menginginkan kebijakan kenormalan baru atau new normal yang diambil pemerintah memuat aturan rinci di setiap sektor, sehingga dapat menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi.

"Ini penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Puan meminta, pemerintah memperhatikan kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, terutama di daerah-daerah.

Baca juga: Yuri Jelaskan Penyebab Rekor Baru Penambahan Kasus Baru Covid-19

Sebab, beberapa pedagang pasar diketahui terinfeksi Covid-19.

"Padahal seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah," ujar Puan. 

"Maka itu, perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat," lanjut dia.

Puan juga meminta, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dalam penerapan kenormalan baru.

Dalam pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, pemerintah harus mengacu pada laporan data Gugus Tugas Covid-19 dengan memperhatikan penambahan kasus baru.

"Kemarin kita mendapat laporan data Gugus Tugas Covid-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif corona, angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan," ujar puan.

Baca juga: 1.241 Kasus Baru, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes Covid-19 sudah tercapai dan akan dinaikkan menjadi 20.000 pemeriksaan per hari.

Ia mengatakan, pemeriksaan spesimen harus terus diperbanyak serta pelacakan penyebaran harus diperluas dan cepat.

"Kita semua tentu ingin agar kebijakan new normal bisa menggerakan ekonomi masyarakat namun tanpa mengabaikan risiko kesehatan, dan juga kita menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com