Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Sekolah Online Tak Optimal

Kompas.com - 08/06/2020, 20:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online selama masa wabah virus corona (Covid-19) tidak optimal.

Sebab, banyak daerah di Indonesia yan tidak dapat melaksanakan pendidikan online karena infrastruktur yang belum memadai.

"Justru di sekolah itu memang pendidikan melalui online tidak maksimal. Banyak daerah tak melakukan pendidikan online, tidak ada mengajar, karena kesulitan komunikasi," kata Ma'ruf dalam konferensi pers melalui telekonferensi, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Siapkah Indonesia Membuka Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah?

Akhirnya, banyak sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan justru meliburkan peserta didiknya.

Oleh sebab itu, Wapres Ma'ruf Amin pun menilai, kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka tetap harus dilaksanakan meskipun wabah virus corona masih terjadi.

Tapi, bukan berarti seluruh daerah mulai bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Usul ini hanya ditujukan untuk sekolah yang berada di zona hijau.

"Daerah yang bisa melaksanakan sekolah itu daerah (yang statusnya) hijau," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Pemerintah pun saat ini sedang mempersiapkan protokol kesehatan untuk dilaksanakan di sekolah.

Misalnya harus ada sanitasi cukup, air bersih, bisa diawasi, bahkan jumlah setiap kelas pun tidak boleh diisi kapasitas maksimal.

Baca juga: Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Bakal Dimulai Juli, PGRI: Jangan Tergesa-gesa

Ia mengatakan, selain dilaksanakan di daerah yang aman, pelaksanaan sekolah di era new normal juga rencananya hanya diperuntukkan bagi SMP dan SMA.

"Ini masih digodok ya. Karena belajar online tidak optimal. Semua daerah kita juga belum hijau padahal yang disepakati yang paling aman untuk dibuka (sekolah) itu daerah hijau saja," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

"Kalau yang (status) kuning dan oranye, apalagi merah itu tak dipertimbangkan dibuka," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com