Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun, PDI-P Nilai Bisa Saja Ada Bias Data

Kompas.com - 08/06/2020, 10:55 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Eriko Sotarduga mengatakan, hasil survei Indikator Politik tentang kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo tidak memperlihatkan penurunan yang signifikan.

Selain itu, menurut Eriko, metode survei yang digunakan Indikator Politik yakni kontak telepon dengan 1.200 responden, memungkinkan terjadinya bias data sehingga hasilnya tidak representatif.

"Ini terkait dengan bisa saja ada bias data, tidak sempurna," kata Eriko saat dihubungi, Senin (8/6/2020).

"Saya lihat penurunan ini masih dalam margin error. Jadi ini tidak bisa dikatakan sudah pasti ada penurunan signifikan," tuturnya.

Baca juga: Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Cenderung Menurun

Ia mengatakan, penurunan kepuasan dari semula 69,5 persen pada Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada Mei 2020, dapat dilihat sebagai sesuatu yang cukup menggembirakan.

Artinya, kata Eriko, masyarakat mengapresiasi kerja pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Ini sebenarnya hal yang sangat positif. Dalam kondisi yang sangat negatif ini terjadi penurunan yang tidak signifikan," kata Eriko.

"Artinya, dari sisi masyarakat masih menghargai apa yang dilakukan pemerintah, sehingga terjadi penurunan yang tidak signifikan," tuturnya.

Namun, Eriko memahami bahwa situasi saat ini menyulitkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat

Eriko menyatakan, tidak mudah bagi pemerintah dalam membuat keputusan di masa sulit ini.

"Tentu kami menyadari, dalam situasi ini penilaian ini menjadi subyektif. Melihat situasi ini harusnya lebih baik, itu tidak bisa kami pungkiri. Karena memang tidak mudah, dalam kondisi tidak biasa ini mengambil langkah apa saja tidak mudah," ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta New Normal Diterapkan secara Hati-hati

Anggota Komisi XI DPR itu pun kemudian menyampaikan catatan kepada pemerintah terkait penyusunan rencana new normal atau kenormalan baru.

Eriko meminta pemerintah membuat panduan yang tegas tentang bagaimana kenormalan baru dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti di rumah ibadah atau di pasar.

"Intinya tata cara hidup baru ini penting untuk disosialisasikan pemerintah. Jangan risiko makin besar. Kita tidak mungkin terus-terusan berdiam diri di rumah atau hanya dengan visual, tapi menjalani kehidupan menuju hidup baru," kata Eriko.

Diberitakan, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo cenderung menurun di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com