JPRR: Jika Pemilu Proporsional Tertutup, Oligarki Menguat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem proporsional tertutup menjadi salah satu hal yang diperdebatkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilu yang drafnya beredar pada 6 Mei 2020 lalu.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengatakan, apabila sistem proporsional tertutup diterapkan kembali dalam pelaksanaan pemilu di Tanah Air, maka artinya sistem pesta demokrasi akan kembali seperti era Orde Baru.

"Proporsional tertutup kita seperti kembali ke sistem lama, maka sistem oligarki kepartaian kembali menguat," kata Alwan dalam diskusi yang digelar Kode Inisiatif, Minggu (7/6/2020).

Baca juga: Ada Wacana Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Tanggapan Ketua KPU

Ia mengatakan, dalam Pasal 214 RUU tersebut, disebutkan nama bakal calon sebagaimana diatur Pasal 211 disusun berdasarkan nomor urut ditetapkan partai politik.

Hal tersebut mempertegas penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu sehingga kekuasaan penuh ada di partai.

Artinya, kata Alwan, masyarakat diperbolehkan memilih wakil rakyat tetapi pemenangnya tetap akan ditentukan oleh partai calon bersangkutan.

Oligarki di partai pun akan meluas apabila sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu.

Dengan demikian, maka kompetisi sesungguhnya ada di internal partai dan bukan lagi di masyarakat.

Baca juga: Bukan Kepentingan Elite, Parpol Sulit Diharapkan Tolak Usulan Proporsional Tertutup

"Ini juga menutup kanal partisipasi masyarakat yang lebih besar. Setelah atau dalam proses pemilu, ruang partisipasi masyarakat tertutup karena akses hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat seperti dibatasi," terang dia.

Sistem proporsional tertutup juga menurutnya akan membuka ruang politik uang di internal partai berupa jual beli nomor urut.

Dalam RUU Pemilu tersebut, kata Alwan, persoalan sistem proporsional tertutup terdapat di Bab 2 dan Bab 3, Pasal 206, 236, dan 259 yang meliputi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.