Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Kompas.com - 04/06/2020, 17:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, semestinya masyarakat menjalankan protokol kesehatan tanpa harus melihat apakah wilayah tempat tinggalnya merupakan daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 atau tidak.

Yuri menegaskan, mematuhi protokol kesehatan sebaiknya dilakukan di mana pun individu berada.

"Sudah dijelaskan bahwa mematuhi protokol kesehatan tidak harus menunggu wilayah domisili kita menjadi jadi zona oranye atau zona merah," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Liga 1 Siap Dilanjutkan, Pelatih Persebaya: Surabaya Zona Merah Tua, Apa Boleh Latihan?

Sebagaimana diketahui, ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19, yaitu risiko tinggi yang ditandai dengan zona merah, risiko sedang ditandai dengan zona oranye.

Kemudian, risiko rendah ditandai dengan zona kuning dan zona hijau yang menjelaskan sebuah daerah tidak atau belum terdampak.

Yuri melanjutkan, mulai sekarang protokol kesehatan harus dilakukan di mana pun dan kapan pun.

Baca juga: PSBL, Cara Jakarta Kunci RW Zona Merah Covid-19

Disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan bertujuan mencegah individu tertular Covid-19.

"Hanya ini yang bisa kita lakukan kalau kita ingin selamat dari tertular Covid-19. Kami harap ini menjadi kesadaran kolektif yang tentunya harus berbasis kepada keluarga," ungkap Yuri.

Sehingga, nantinya, masyarakat sadar secar penuh untuk menggunakan masker bukan karena diperintah. Kemudian, mencuci tangan bukan karena diawasi.

Baca juga: Aturan di RW Zona Merah Jakarta: Warga Tetap di Rumah, Keluar Masuk Masih Dibatasi

"Lalu menjaga jarak karena memang sadar tanpa diprintah. Sebab ini semua adalah kebutuhan kita agar tetap sehat," tambah Yuri.

Diketahui, kasus akumulatif Covid-19 di Indonesia hingga Kamis ini mencapai 28.818.

Dari jumlah itu, 1.721 pasien meninggal dunia. Sementara, 8.892 pasien lainnya dinyatakan sembuh.

Adapun, 18.205 pasien dirawat insentif dengan menjalani proses karantina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com