Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih Jadi 77,5 Persen

Kompas.com - 04/06/2020, 16:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih di pilkada 2020 sebesar 77,5 persen.

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan partisipasi pemilihan yang terakhir digelar KPU pada pemilu 2019. Pada saat itu, partisipasi pemilih mencapai 81 persen.

"Kami sudah memplenokan, target partisipasi 77,5 persen," kata Komisioner KPU Viryan Azis dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Kamis (4/6/2020).

Viryan mengatakan, pihaknya memang sengaja mengurangi angka partisipasi pemilih. Hal ini karena pilkada 2020 bakal digelar di tengah situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Akan Dilanjutkan pada 15 Juni

Selain menurunkan angka partisipasi pemilih, berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus, Viryan mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario.

Misalnya, KPU merancang jumlah pemilih di satu TPS maksimal hanya 500 pemilih. Dalam situasi normal, satu TPS dapat menampung sebanyak 800 orang.

KPU juga berencana mengadakan alat coblos sekali pakai. Alternatif lain, pemilih akan diberi sarung tangan sekali pakai agar tak tertular atau menularkan virus.

Perihal tinta bukti mencoblos, KPU berencana menggunakan tinta semprot, tetes, atau oles. Sehingga pemilih tidak perlu lagi mencelupkan jari ke botol berisi tinta.

Selain itu, akan diupayakan agar sebelum pencoblosan dan sebelum penghitungan suara TPS disemprot cairan disinfektan.

Baca juga: 8 Potensi Pelanggaran Pilkada Saat Pandemi, Akurasi Daftar Pemilih hingga Politik Uang

"Terkait dengan antrian, di masa lalu atau pada kondisi old normal, pemilih bebas datang di saat mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13. Di masa new normal ada imbauan pembagian waktu," ujar Viryan.

"Jadi coba semacam undangan namun tetap kalau dia (pemilih) datang pada waktu yang tidak ditentukan tetap dilayani. Namun tentunya harapan kita semakin terdistribusi pemilih pada seluruh waktu yang tersedia," katanya.

Di samping itu, Viryan mengatakan pihaknya tengah mengembangkan suatu sistem informasi rekapitulasi yang memungkinkan saksi mendapat soft copy hasil rekapitulasi dari sistem tersebut. Sistem ini diharapkan memperkecil perpindahan virus dari tangan ke tangan.

Viryan menyebut, meski menggelar pilkada dalam situasi pandemi, KPU akan tetap mengutamakan keselamatan seluruh pihak.

"Kalau kita kembali ke kegiatan old normal maka ancaman keselamatan diri kita semakin tinggi. Jadi kita harus konsisten dengan pendekatan new normal," katanya.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com