Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Kompas.com - 04/06/2020, 11:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta data penananganan Covid-19 dibuat terpusat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas ihwal percepatan penanganan Covid-19 melalui video conference, Kamis (4/6/2020).

"Saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, pertama berkaitan dengan satu data. Seperti saya bilang sudah saya sampaikan pada ratas Selasa lalu, bahwa manajemen untuk satu data ini sudah mulai diperbaiki," ujar Jokowi. 

Baca juga: 9 Awak Kapal Keruk Timah Positif Covid-19, Operasionalnya Dihentikan

Ia mengatakan, pengelolaan data yang benar akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang akurat dalam menangani Covid-19.

Dengan adanya kebijakan satu data yang terpusat, kebijakan penanganan Covid-19 juga bisa dilakukan secara cepat.

"Sehingga kita nanti bisa melaporkan secara real time dari laboratorium Gugus Tugas yang ada di daerah sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan bisa tepat dan akurat. Untuk itu saya minta sekali lagi pintunya betul-betul hanya satu," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden juga pernah menyinggung problem pengelolaan data yang kurang transparan.

Ia pun meminta jajarannya menampilkan data terkait virus corona atau Covid-19 secara lebih transparan kepada masyarakat.

Baca juga: PSBL, Cara Jakarta Kunci RW Zona Merah Covid-19

Ini termasuk data terkait jumlah orang yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Baik jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, yang positif, meninggal, sembuh, semuanya jelas dan terdata dengan baik. Harusnya setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/4/2020).

"Untuk yang sudah dites PCR berapa, ada semuanya dan terbuka. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com