Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Pastikan Tak akan Ada 'Korban' dari Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 29/05/2020, 18:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan tidak akan 'memakan korban'.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ma'ruf Amin untuk diselesaikan.

"Kita akan upayakan supaya tidak ada yang menjadi korban dari proses penyederhanaan birokrasi ini," ujar Ma'ruf saat halal bihalal secara online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wapres, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Dalam melakukan penyesuaian eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi, baik secara struktural maupun fungsional, pemerintah memastikan, tak akan ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban.

Namun Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, pekerjaan yang dilakukan mereka harus lebih baik dan sederhana.

"Kami tidak ingin ada yang dikorbankan, tapi pekerjaan haruslah menjadi lebih baik dan sederhana," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan banyak pengalaman kepada pemerintah.

Baca juga: Dikritik soal Lambatnya Reformasi Birokrasi, Ini Respons Sekjen Kemenag

Sebab faktanya banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk soal bagaimana cara birokrasi bekerja.

Selain itu, data-data yang belum tersinkronisasi dengan baik juga banyak ditemukan.

Antara lain mengenai data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos) dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datanya belum lengkap.

"Ternyata dari peristiwa Covid-19, banyak hal yang bisa kami peroleh dan dari situ kami akan mulai upaya penataan dan perbaikan," ucap dia.

Baca juga: Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam melakukan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan reformasi birokrasi yakni Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa, bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com