Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan sampai Surabaya

Kompas.com - 29/05/2020, 13:18 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan sampai ke Surabaya. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Arahan Presiden, agar lebih ekonomis, untuk didorong kelanjutan proyek tidak hanya berhenti di Bandung, tapi sampai Surabaya," kata Airlangga usai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi lewat video conference, Jumat (29/5/2020).

Dengan rencana ini, maka rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya batal karena sudah diintegrasikan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Diintegrasikan," kata dia.

Baca juga: Kabar Terbaru Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Sudah 48,3 Persen

Airlangga menyebutkan, integrasi dua proyek ini dilakukan agar lebih ekonomis. Sebab, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga telah menelan banyak biaya karena mengalami keterlambatan pengerjaan selama setahun.

Airlangga berharap, dengan integrasi proyek ini, akan ada tambahan konsorsium baru yang akan terlibat.

"Diusulkan agar konsorsium bisa ditambah dari konsorsium dari Jepang," ucap Airlangga.

Realisasi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 48,3 persen sampai 14 Mei lalu.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat, 36 Menit Sampai Bandung, Tapi Cuma di Pinggiran

Perkembangan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas ini ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2020.

Dengan demikian, target penyelesaikan konstruksi fisik pada 2021 mendatang dapat terlaksana.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra mengatakan, disbursement atau pengeluaran yang digelontorkan untuk proyek ini hingga 30 Aprill 2020 senilai 2,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 35 triliun.

Agar dapat selesai tepat waktu, proyek ini pun tetap dikerjakan meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com