Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember

Kompas.com - 27/05/2020, 11:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengaku ragu terhadap rencana penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Ia tidak yakin bahwa pihak-pihak terkait siap untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Terus terang secara pribadi saya masih meragukan kesiapan kita, bukan pemerintah ya, bukan KPU saja, tapi kita semua, baik dari penyelenggara. Lalu juga dari teman-teman peserta kontestan sendiri, juga teman-teman dari masyarakat," kata Arwani dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2020).

Baca juga: KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Arwani mengatakan, pemilu dan pilkada di Indonesia identik dengan konsolidasi massa yang masif.

Suatu fenomena yang wajar ketika seorang calon kepala daerah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan diringi massa.

Padahal, di masa pandemi, kegiatan yang mengumpulkan massa sangat berpotensi menjadi penularan virus.

Belum lagi, masih ada masyarakat yang cenderung tidak patuh pada kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19.

Masyarakat juga belum sepenuhnya paham mengenai wacana new normal yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Tinggal kita siap apa enggak," ujar Arwani.

Baca juga: Risiko Melanjutkan Pilkada di Masa Pandemi

Apabila diselenggarakan di masa pandemi, lanjut Arwani, harus ada protokol kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara.

Harus dipikirkan secara serius, bagaimana tahapan demi tahapan pilkada berjalan tanpa menimbulkan penularan virus, termasuk mengantisipasi penularan virus di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari H pencoblosan.

Arwani mengatakan, penyelenggara dan pemerintah tidak cukup menjamin keselamatan para pemilih, tetapi juga peserta pemilu dan penyelenggara itu sendiri.

"Saya kira pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan warga, untuk memastikan keamanan warga di atas segalanya," ujar Arwani.

"KPU tidak hanya di pusat, bukan hanya di kabupaten, tapi juga penyelenggara teman-teman di desa, kecamatan, kita juga harus perhatikan," lanjut dia.

Apabila memang belum siap, Arwani mendorong supaya pilkada 2020 ditunda hingga tahun 2021.

Baca juga: Bawaslu: Tanpa Protokol Kesehatan, Jangan Harap Pilkada Tak Tularkan Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com