Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Beri Dukungan bagi Warga yang Kehilangan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Kompas.com - 19/05/2020, 13:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan anggaran penanganan Covid-19 dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pemerintah seharusnya lebih memberikan dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

Pasalnya, saat ini terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal.

Baca juga: Kemenaker: Pekerja yang Di-PHK dan Dirumahkan Capai 1,7 Juta

"Baik itu berupa dukungan terhadap warga yang kehilangan pekerjaan, warga yang miskin, tidak punya rumah, dan seluruh buruh di sektor informal yang terdampak Covid," ujar Usman dalam sebuah diskusi, Selasa (19/5/2020).

Menurut Usman, keadaan darurat di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk mengabaikan hak asasi manusia (HAM) warganya.

Ia menuturkan, pemenuhan HAM seharusnya lebih terjamin.

Misalnya, terkait kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan jaminan atas pekerjaan.

"Agar ia (pekerja) tidak di-PHK begitu saja tanpa perundingan dengan serikat buruh, tanpa ada pemberitahuan atau persetujuan. Hal-hal semacam itu yang seharusnya tetap ditegakkan," kata Usman.

Baca juga: Tak Mampu Bayar Kontrakan, 10 Korban PHK Tinggal Sementara di GOR Karet Tengsin

Di sisi lain, kata Usman, pemerintah juga harus tetap memperhatikan penegakan hukum terkait sektor pemberantasan korupsi.

Ia menuturkan, situasi darurat di tengah pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan alasan pemerintah mengendurkan penegakan hukum.

Usman mengingatkan, UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan praktik korupsi di tengah bencana dapat diancam hukuman mati.

"Dalam keadaan darurat justru penegakan HAM, penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi itu menjadi lebih penting karena persis keduanya saling berhubungan," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: KPK, BPKP, Kejaksaan Bisa Mengontrol Agar Tak Ada Korupsi Bansos

Usman mengaku tidak heran dengan kondisi saat ini, karena menurutnya pendekatan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 kurang serius.

Hal itu menurut Usman tercermin dari adanya gugatan class-action oleh sejumlah pengusaha kecil dan menengah yang mempersoalkan tidak seriusnya pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

"Jadi ini bukan saja saya bicara dalam kepentingan buruh, tapi bahkan kepentingan pengusaha," kata Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com