Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi yang Mudah Diterima

Kompas.com - 18/05/2020, 22:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi komunikasi dan pembawa acara Helmy Yahya menyarankan pemerintah menggunakan gaya bahasa yang mudah diterima masyarakat dalam menyampaikan perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Helmy dalam diskusi bertajuk "New Normal : Tatanan Hidup Covid-19" secara virtual, Senin (18/5/2020).

Helmy mengatakan, gaya bahasa tersebut penting menjadi pola pemerintah karena masyarakat Indonesia beragam dan berasal dari berbagai latar belakang.

Baca juga: Wali Kota Solo Sarankan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Usai Pandemi Covid-19

"Saya praktisi komunikasi, saya masih ada catatan sekarang, saya tidak katakan kritik tetapi memberikan masukan bahwa masyarakat kita demikian heterogen, dan mayoritas masyarakat kita adalah pendidikannya SMA ke bawah," kata Helmy.

"Tolong lah gunakan bahasa yang baik saja, tips komunikasi pertama itu you have to speak in audience language, kita harus bicara dalam bahasa audiens," sambungnya.

Helmy mengatakan, semua informasi yang disampaikan pemerintah terkait Covid-19 belum tentu dapat dipahami masyarakat.

Bahkan, sebagian dari mereka belum mengerti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Oleh karenanya, ia mengatakan, gaya bahasa sangat diperlukan agar pesan pemerintah dapat diterima dengan baik masyarakat.

"Audiens kita itu siapa? Yakin kah kita semua, rakyat kita mengerti swab test? PCR? Ini yang bahasanya, jangan-jangan rakyat itu tidak mengerti, dan Anda lihat di bawah-bawah itu, masih banyak tuh yang tidak tahu PSBB itu apa," ujarnya.

Helmy juga menyoroti, informasi yang disampaikan pemerintah yang sering berubah-ubah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Update Covid-19 Jatim: Total 2.281 Kasus, Hampir Separuhnya di Surabaya

Menurut dia, hal tersebut akan menyulitkan aparat keamanan yang bertugas di lapangan karena masyarakat bingung dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Informasi yang kerap berubah-berubah dari atas sampai kepada masyarakat, saya bayangkan jika Polisi, Satpol PP yang berada di bawah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, jadi komunikasi publik itu tidak gampang, diksi harus benar dan harus ada kedekatan atau empati dengan audiensi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com