Dahlan Iskan: Pemerintah Harus Berpihak ke Pengusaha, Terutama Eksportir

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, saat ini pemerintah harus turut berpihak kepada pengusaha dalam rangka menjaga ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, setidaknya keberpihakan itu dilakukan kepada perusahaan di bidang ekspor dan perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor.

"Menurut saya kita harus berpihak pada pengusaha tapi juga kita lihat peran pengusaha itu dalam menjaga ekonomi nasional," ujar Dahlan dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumberdaya BUMN di masa Pandemi Covid-19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

Menurut Dahlan, para eksportir harus betul-betul dijaga agar perusahaan-perusahaannya tidak bangkrut.

Sebab, jika hal tersebut terjadi, kata dia, bukan hanya perusahaan itu yang sulit melainkan semua pihak juga akan mengalami sulit.

"Jaringan dan akses mereka di internasional hilang, jalur logistik dalam negeri hilang, sistemnya hilang," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus mempunyai daftar perusahaan-perusahaan eksportir yang harus dijaga agar tidak bangkrut, termasuk dukungan apa yang harus diberikan pemerintah kepada mereka.

Selanjutnya, yang harus dijaga yakni perusahaan-perusahaan yang selama ini mampu mengurangi impor, yaitu subtitusi impor.

Hal ini dibutuhkan mengingat BUMN yang terkait dengan bidang tersebut dinilainya masih sangat lemah.

Dahlan mengatakan, selain itu salah satu BUMN yang harus kuat adalah yang menangani bidang pangan.

Apalagi, BUMN adalah milik negara dan pangan merupakan ketahanan negara sehingga seharusnya pangan juga dijaga oleh BUMN bidang pangan.

"Jangan sampai BUMN bidang pangan lebih kecil di bidang bisnis pada umumnya yang semua orang bisa melakukan. Ini betul-betul terbalik," kata dia.

Baca juga: Dahlan Iskan: BUMN Harus Fokus Selamatkan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Menurut dia, agak memalukan apabila ada BUMN yang kuat dengan ketahanan negara tetapi lemah di bidang kepentingan publik, termasuk dalam hal kemampuan ekspor oleh BUMN.

Padahal, kata dia, ekspor merupakan senjata yang sangat diperlukan negara tetapi BUMN di bidang tersebut justru lemah.

"Jadi dalam masa krisis ini kita refocusing kembali. Sistem ability memang selalu dipertanyakan, apakah BUMN bisa seperti perusahaan swasta? Begitu punya program besar bisa berkelangsungan? Belum tentu, karena BUMN sangat berkaitan dengan politik sehingga ketika politik berubah, BUMN juga berubah," kata dia.