Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Sampaikan Narasi yang Kontraproduktif dengan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 14/05/2020, 16:29 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Protokol komunikasi publik pemerintah dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 diharapkan memiliki pesan kunci yang jelas.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah tidak mengeluarkan narasi yang saling bertentangan dan menimbulkan distorsi di publik.

Menurut Gun Gun, saat ini pemerintah semestinya mengutamakan narasi tentang pembatasan, pengendalian, larangan mudik, dan bantuan.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Kapan Relaksasi PSBB Setelah Dapat Gambaran Puncak Covid-19

"Ada empat pesan kunci atau narasi yang jangan diabaikan atau betul-betul menjadi top of mind public dan jangan diganggu dengan bahasa polisemi. Bahasa yang multitafsir," kata Gun Gun dalam diskusi online bertajuk Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 yang digelar FISIP UMJ, Kamis (14/5/2020).

Ia menyarankan pemerintah saat ini fokus menyampaikan empat narasi tersebut kepada publik.

Jika hal tersebut dilakukan secara serius, Gun Gun yakin pemerintah tak perlu menunggu waktu lama untuk kemudian mewacanakan perihal relaksasi atau "the new normal".

"Empat pesan kunci ini saja, kalau benar-benar diresonansikan dan tidak diganggu dengan narasi kontraproduktif, kita bisa optimstis Juni-Juli pemerintah bisa mulai menarasikan the new normal dan relaksasi," ujarnya.

Baca juga: Doni Monardo: Jika Kurva Tak Menurun, Tak Mungkin PSBB Dilonggarkan

Menurut Gun Gun, belum tepat jika pemerintah saat ini sudah berbicara tentang relaksasi. Padahal, di saat bersamaan, kurva penularan kasus Covid-19 masih menanjak.

Ia menilai narasi tentang relaksasi malah melemahkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sendiri.

Gun Gun mencontohkan soal keputusan pemerintah mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi yang dinilai menganggu kebijakan pengendalian dan pembatasan masyarakat.

"Narasi itu terganggu di situ. Pembatasan dan pengendalian harus berujung pada pesan kunci ketiga, yang berkaitan dengan akhir Ramadhan ini, yaitu larangan mudik. Harusnya jadi pesan kunci utama, jangan diganggu dengan narasi-narasi pemerintah yang lain," ucap Gun Gun.

Baca juga: Ini Kriteria Warga yang Dapat Kelonggaran Gunakan Moda Transportasi

Ia pun menegaskan bahwa April hingga Mei ini merupakan fase yang sangat krusial, sehingga pemerintah perlu melaksanakan komunikasi publik secara cermat.

Gun Gun mengatakan narasi dalam komunikasi publik dapat menjadi "senjata penting", sehingga harus dikelola dengan baik.

"Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa. Karena itu, harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com