Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Rapid Test Tetap Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Metode polymerase chain reaction (PCR) maupun rapid test tetap dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, mengatakan kedua metode tersebut tetap dapat diterapkan dalam menangani Covid-19.

Orang yang memiliki indikasi Covid-19, imbuh dia, sebaiknya menjalani rapid test corona. Apabila hasilnya reaktif, orang tersebut perlu mengonfirmasi dengan menjalani PCR.

"Kedua-duanya saling melengkapi dan dibutuhkan. Jangan saling dibenturkan,” ujar Melki saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: 10.000 Warga Kota Pontianak Sudah Diuji Rapid Test, 329 Reaktif

Ia menegaskan, ditemukannya alat rapid test dengan tingkat akurasi rendah bukan alasan untuk meniadakan metode rapid test.

“Jangan metode rapid test yang dipersoalkan. Kalau ada kesalahan oknum atau institusi, ya perlu dikoreksi,” ujarnya.

Rekomendasi WHO

Saat ini, aturan impor barang untuk penanganan Covid-19 telah dilonggarkan dengan Special Access Scheme (SAS).

Melki mengatakan SAS diterapkan untuk mempercepat barang masuk di saat pandemi.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

Selain itu, alat tes kesehatan juga direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“WHO merekomendasikan barang-barang yang sesuai otoritas mereka,” ujar dia.

Memang tak semua rapid test kit memiliki akurasi rendah. Bahkan, ada sejumlah rapid test kit yang direkomendasikan WHO.

Dilansir drugtestsinbulk.com, WHO telah menguji sejumlah rapid test kit yang diproduksi berbagai negara. Dalam pengujian itu, ada tiga produk yang memiliki tingkat akurasi 80-an hingga 90-an persen.

Adapun alat rapid test dari Tiongkok dan Amerika Serikat yang telah diuji yakni InTec dengan tingkat akurasi 84,605 persen, Cellex dengan tingkat akurasi 86,555 persen, dan Healgen/Orient Gene dengan tingkat akurasi 91,665 persen.

Tapi meski sudah ada rekomendasi WHO, Melki menilai produk rapid test kit tersebut harus diuji kelayakan oleh lembaga yang berwenang

"Barang yang masuk ke Indonesia tetap harus diuji dan disetujui oleh Kemenkes” kata dia.