Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo Ingatkan Masyarakat Tak Rebutan Bansos Pemerintah

Kompas.com - 12/05/2020, 17:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan agar masyarakat tidak memperebutkan bantuan-bantuan sosial atau bansos yang disalurkan pemerintah.

Pasalnya, selain bansos yang disalurkan pemerintah, masih ada kekuatan sosial lain yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

"Pastikan bansos-bansos tidak dipakai rebutan, memalukan. Kita punya kekuatan. Yang mampu, bantu yang lemah. Yang tidak mampu, mari perhatikan bersama," ujar Ganjar melalui pesan video dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Ganjar: Anggaran Sebesar Apapun Tak Akan Mampu Tuntaskan Covid-19

Ganjar mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Jogo Tonggo, sebuah gerakan yang dibentuk Pemprov Jawa Tengah untuk saling menjaga tetangga.

Gerakan Jogo Tonggo, kata Ganjar, merupakan gerakan agar setiap tetangga memperhatikan tetangganya serta saling menjaga kesehatan mereka.

Caranya adalah dengan tidak keluar rumah, menggunakan masker, menjaga jarak, mejaga perekonomian tetangga dengan membeli produk-produk mereka, hingga saling berbagi bahkan barter.

"Ini kami putar agar perkeonomian tetap berjalan, saling jaga agar tetangga bisa selamat, bisa makan, merasa aman dan nyaman," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 49 Persen Warga Menilai Bansos Covid-19 Tak Capai Sasaran

Ganjar menjelaskan, Satgas Jogo Tonggo tidak dibentuk dari nol tetapi mengkonsolidasikan dan menyinergikan seluruh kegiatan organisasi kelompok sosial.

Adapun kekuatan yang dikerahkan Pemprov Jawa Tengah untuk gerakan ini dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Antara lain 1.337.767 kader PKK, 506.815 dasa wisma, 230.782 satlinmas, 228.142 kader posyandu, 55.057 kelompok tani, 39.045 kader masyarakat desa, 7.257 bidan desa.

Kemudian, 3.370 pendamping desa yang sudah standby, 8.229 gapoktan, 1.123 tagana, 5.413 penyuluh swadaya, 540 tenaga kerja peran sosial di level kecamatan, hingga relawan desa, tokoh masyarakat, karang taruna, TNI/Polri, perangkat desa, hingga tokoh agama dan ulama.

Baca juga: Cerita Gubernur Ganjar Kesal Ditawari Masker dan APD Harga Tak Wajar

"Potensi yang kami punya ini adalah kekuatan yang harus bisa dioptimalkan dalam melawan dampak pandemi Covid-19," kata dia.

Selain itu, Ganjar mengingatkan agar masyarakat harus diajak bergerak agar kesadaran pencegahan penularan Covid-19 tumbuh.

Utamanya, kata dia, agar pandemi ini membentuk mental kemandirian baik di kalangan pejabat maupun masyarakat.

"Mentalnya mandiri, tak hanya sekedar meminta," kata dia.

Baca juga: Tinjau Penerapan PSBB, Ganjar: Kota Tegal Sudah Bisa Disebut Zona Hijau Corona

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com