Kemenlu Dinilai Lamban, Bamsoet Sebut Laporan Kematian ABK Sejak Desember 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai Kementerian Luar Negeri lamban dalam merespons kasus kematian yang menimpa tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera China, Long Xing 629.

Sebab, peristiwa nahas yang diduga akibat adanya eksploitasi oleh pemilik kapal itu terjadi sejak Desember 2019 dan Maret 2020.

Sementara, Kemenlu baru bergerak setelah adanya pemberitaan dari media Korea Selatan pada paruh kedua Mei 2020.

"Akibat kelambanan dan sikap minimalis itu, para almarhum dan keluarganya tidak mendapatkan perlakuan yang layak," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2020).

"Lagipula viralnya peristiwa ini bukan karena inisiatif institusi pemerintah berbagi informasi kepada masyarakat. Tetapi, karena pemberitaan pers Korea Selatan dan aksi warganet memviralkannya," ujar dia.    

Baca juga: Soal ABK WNI di Kapal China: Temuan Menlu dan Investigasi Pemerintah China

Bamsoet mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari kolega para almarhum bahwa peristiwa pelarungan itu telah masuk dan diterima Kemenlu sejak Desember 2019 lalu.

Selain melaporkan identitas para ABK yang meninggal, kolega para almarhum juga meminta Kemenlu RI mendorong KBRI Seoul di Korsel untuk mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk keperluan mengurus asuransi bagi ketiga almarhum. 

"Surat ini penting karena asuransi di Indonesia baru bisa membayar asuransi ketiga almarhum, jika ada surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam hal ini KBRI," kata Bamsoet.

Namun, menurut dia, surat itu tidak direspon oleh Kemlu sejak dilaporkan. Akibatnya, asuransi para almarhum tak bisa diurus selama berbulan-bulan.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Penyakit ABK yang Dilarung di Laut Masih Misterius

Untuk membantu keluarga almarhum yang mengalami kesulitan, para kolega hanya bisa memberi sebagian dari total Rp 150 juta nilai asuransi.

"Ketika informasi kematian dan pelarungan jenazah tiga ABK WNI itu mulai viral di dalam negeri, barulah Kemenlu RI dan KBRI Seoul bergerak menerbitkan Surat Keterangan Kematian itu. Cara kerja seperti ini tentu saja sangat mengecewakan, karena bisa menumbuhkan citra yang negatif bagi pemerintah," ujarnya.

"Ketika ada WNI yang meninggal di negara lain akibat eksploitasi, Kemenlu dan KBRI hendaknya responsif untuk menunjukan kehadiran negara dan pemerintah," kata Bamsoet.

Baca juga: Kematian ABK di Kapal China, Kasus Nyata Perbudakan Modern di Laut

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa Kemenlu menerima informasi terkait kematian WNI yang jadi ABK pada kapal China pada Desember 2019 dan Maret 2020.

Ada kematian tiga ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 dan Long Xing 604 yang sedang berlayar di Samudera Pasifik.

Ketika itu, kapten kapal menjelaskan, keputusan melarung jenazah karena kematian ABK disebabkan penyakit menular.

Kemenlu juga menyatakan akan memanggil Duta Besar China di Indonesia terkait adanya jenazah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang dilarung ke laut.

"Guna meminta penjelasan tambahan mengenai alasan pelarungan jenasah (apakah sudah sesuai dengan Ketentuan International Labor Organization/ILO) dan perlakuan yang diterima ABK WNI lainnya, Kemlu akan memanggil Duta Besar RRT," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Panggil Dubes China soal Jenazah ABK Indonesia yang Dilarung ke Laut