Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan PSBB Dinilai Belum Berdampak Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 08/05/2020, 16:47 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) belum berdampak.

"Ya mungkin karena tingkat kepatuhan masyarakatnya masih kurang," kata Pandu pada Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Menurut Pandu, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan pada masyarakat untuk mematuhi PSBB.

Baca juga: PPP: Kelonggaran Operasi Moda Transportasi Membuat PSBB Tak Maksimal

Serta lebih baik lagi jika pemerintah meneraplan PSBB secara nasional untuk pencegahan Covid-19 agar lebih masif.

"Upaya pemerintah juga harus konsisten ngomongnya tuh bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang PSBB semuanya jangan ngomong mulai ada kelonggaran jangan," ujarnya.

"Itukan dimana kita lagi mempertahankan ini gitu, mempertahankan pembatasan sosial kok udah ada yang mikir untuk segera di longgarkan itukan kontradiktif," lanjut dia.

Ia juga menilai saat ini belum tepat bila pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Pasalnya, kata Pandu, Indonesia tengah berjalan menuju puncak pandemi Covid-19.

"Jangan mikir dululah (pelonggaran PSBB). Kalau mikir biar diinternal dalem jangan keluar. Omongan keluar itu bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh gitu," ucapnya.

Baca juga: Jika PSBB Dilonggarkan, Berikut Saran Epidemiolog yang Harus Dilakukan...

Selain itu, Pandu juga berharap masyarakat bisa lebih disiplin lagi melakukan aturan PSBB.

Sebab, kedisiplinan masyarakat adalah kunci dari keberhasilan kebijakan PSBB.

Menurut dia, apabila kebijakan PSBB pemerintah dan dibarengi dengan kedisiplinan terhadap aturan di tingkat akar rumput, akan lebih mudah lagi menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang waktunya masyarakat yang mengabil inisiatif atau kita mobilitasi supaya masyarkat melakukan pembatasan sosial berbasis masyarakat berbasis komunitas," ungkapnya.

"Jadi kalau masyarakat misalnya kamu tinggal di kelurahan atau kampung atau suatu kompleks itu kan komunitas termrtu nah itu ada tempat cuci tangan, kan praktik-praktik yang diharapkan adalah ada tempat cuci tangan, ada masker," ujar Pandu.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta PSBB Dievaluasi Total

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta penerapan PSBB, yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, dievaluasi.

Ia meminta penerapan PSBB tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com