Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pendapat Pakar soal Penyebab Lonjakan Kasus Baru Covid-19

Kompas.com - 06/05/2020, 15:28 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengungkap dua kemungkinan penyebab lonjakan kasus baru pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang terjadi pada Selasa (5/5/2020) lalu.

Pertama, lonjakan kasus Covid-19 baru itu terjadi karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan parsial, bukan skala nasional.

"Jadi kalau mau pembatasan sosial itu harusnya nasional, jangan yang sepotong-potong. Walaupun nanti implementasinya bisa bervariasi di masing-masing wilayah," ujar Pandu kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: UPDATE 5 Mei: Sebaran 484 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Menurut Pandu, penerapan PSBB skala nasional sangat diperlukan untuk menekan penularan Covid-19.

Sebab, penularan virus corona bersumber dari interaksi antarmanusia dalam jarak dekat.

"Karena pembatasan sosial ini kan temasuk larangan untuk berpegian kalau enggak perlu. Nah ini yang juga menutup beberapa kegiatan yang menghimpun banyak orang," ujar dia.

Selain melarang warga berpergian, pemerintah juga harus menutup sementara pabrik yang tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, bekerja di pabrik bisa menimbulkan kerumunan orang dan meningkatkan potensi penularan.

"Kalau tidak, akan terus terjadi penularan. Adanya klaster-klaster baru," lanjut dia.

Sementara penyebab kedua, kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 baru itu terjadi karena alasan teknis, yakni pemeriksaan spesimen yang semakin tinggi jumlahnya.

Baca juga: UPDATE 6 Mei: 153 Perusahaan di Jakarta Disegel karena Langgar PSBB

"Karena kalau kapasitas layanan testingnya belum meningkat sesuai dengan peningkatan PDP, itu jadi antrean," ujar Pandu.

Namun, Pandu sekaligus khawatir apabila jeda waktu tes hingga keluar hasilnya terlalu lama.

"Yang saya khawatirkan, antreannya itu adalah antrean yang sudah tiga atau lima hari yang lalu," lanjut dia.

Sebab, itu artinya penambahan kasus baru kemungkinan akan terjadi lagi di hari setelah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com