Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Usulkan Pemerintah Subsidi Perusahaan Agar Tak Ada PHK

Kompas.com - 05/05/2020, 14:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah harus menjaga stabilitas perekonomian nasional dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi Covid-19.

Zulkifli mengusulkan, pemerintah memberikan subsidi gaji untuk karyawan perusahaan.

"PAN mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi gaji (income support) karena perusahaan tidak bekerja bagi sektor-sektor ekonomi yang sangat terpukul akibat pandemi ini," kata Zulkifli dalam pembukaan Rakernas I PAN secara virtual, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Apindo Perkirakan 8.000 Orang Kena PHK di Kota Tangerang Selama Pandemi Covid-19

"Dengan catatan, mereka tidak melakukan PHK terhadap karyawannya," lanjut dia.

Zulkifli menilai, jaringan pengaman dalam bentuk bantuan gaji bulanan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu akan sangat membantu para karyawan bertahan.

Sementara itu, bagi karyawan yang sudah mengalami PHK, ia meminta pemerintah hadir dengan memberikan bantuan pokok.

"Termasuk para pekerja migran, negara perlu hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka," ujar dia.

Baca juga: Badai PHK di Tengah Corona

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menyoroti, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) jumlah PHK di Indonesia sekitar 2,8 juta.

Oleh karenanya, pemberian subsidi gaji karyawan merupakan salah satu solusi untuk mencegah bertambahnya jumlah PHK.

"Kita harus cegah (PHK) dan PAN siap memberikan kontribusi pemikiran yang praktis dan aplikatif agar pekerja kita tetap memiliki mata pencaharian," pungkas Zulkifli.

Diketahui, kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Baca juga: Waketum PAN: Jangan PHK Rakyat tetapi Masukkan 500 TKA dari China

Berdasarkan data Senin (4/5/2020) kemarin, total kasus Covid-19 mencapai 11.587 kasus.

Kasus baru pasien positif Covid-19 tercatat ada di 16 provinsi.

Sementara itu, secara keseluruhan penularan Covid-19 di Indonesia hingga kini terjadi di 331 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Dari jumlah itu, sebanyak 864 pasien meninggal dunia dan 1.954 pasien dinyatakan sembuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com