Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/05/2020, 09:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI Jakarta bersinergi dalam mendata para penerima bantuan sosial (bansos).

Sebab, masih ditemukan data tumpang tindih dalam pembagian bansos Presiden yang disalurkan Kemensos di wilayah DKI Jakarta.

Tumpang tindih data tersebut mengakibatkan banyak warga yang membutuhkan bansos tidak mendapatkan bantuan karena tak terdata.

"Perlu sinergi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," ujar Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Senin (4/5/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Muhadjir mengatakan, sinergi antara Kemensos dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pendataan penerima bansos ini harus dilakukan agar tak terulang kasus serupa saat penyaluran bansos.

Apalagi bansos akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga bulan Juli mendatang.

"Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali tumpang tindih untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei," kata Muhadjir.

Pembenahan data tersebut, kata Muhadjir bisa dimanfaatkan untuk memutakhirkan dan melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah ada.

Baca juga: Bansos Terbatas, Masyarakat Mampu Diminta Tak Ambil meski Terdata sebagai Penerima

Adapun penyaluran bansos dari Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kemensos per 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, bansos tersebut telah disalurkan kepada 757.542 KPM atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Di wilayah DKI Jakarta, Kemensos akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,3 juta KPM. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan kepada 1,1 juta KPM.

Sementara itu, sebanyak 600.000 KPM juga akan dibagikan bansos Presiden oleh Kemensos untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

Sama halnya seperti di DKI, penyaluran bansos Presiden di Bodetabek juga menggunakan data DTKS dan data usulan Bupati/Walikota.

Muhadjir juga meminta Kemensos dan kepala daerah di wilayah tersebut untuk bersinergi melakukan sinkronisasi data penerimanya.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi dengan bansos lainnya untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih," kata dia.

Termasuk juga soal pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan target penerima adalah DTKS dan non DTKS yang memenuhi syarat sebagai penerima bansos.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com