Doni Monardo: Ada PSBB Berlebihan, Warung Tenda Dibubarkan Paksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan, ada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlebihan.

Hal itu disampaikan Doni mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

"Evaluasi PSBB, Presiden mendapat info dan baca berita ada beberapa tempat yang melakukan langkah-langkah yang menurut Presiden kurang tepat," ucap Doni Monardo.

"Ada warung tenda, ada sekelompok petugas bubarkan paksa seperti ini. Kan warung silakan buka," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Sebut Akan Ada Relaksasi PSBB, Ekonomi Harus Tetap Bergerak

Doni mengatakan, semestinya petugas tak membubarkan paksa warung tenda yang beroperasi selama PSBB.

Sebab, kata Doni, selama warung tenda tersebut memberlakukan protokol jaga jarak dengan tak menyediakan meja kursi serta tak melayani layanan makan di tempat, maka hal tersebut tidak masalah.

Ia pun meminta petugas mengingatkan terlebih dahulu bila ada warung tenda atau penjual makanan yang masih belum menjalankan aturan PSBB.

"Jadi perlu ada komunikasi dengan petugas dengan masyarakat yang saat itu mungkin belum paham aturan," ujar Doni.

Baca juga: Jokowi Minta Penerapan PSBB Tak Berlebihan

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta penerapan PSBB dievaluasi. Ia meminta penerapan PSBB tidak berlebihan namun juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor," kata Jokowi dalam rapat terbatas.

Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten kota yang menerapkan PSBB.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Relaksasi PSBB

Presiden menambahkan, evaluasi tersebut akan menguatkan PSBB di daerah-daerah tersebut yang rata-rata akan memasuki tahap kedua.

"Saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota sudah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," kata Jokowi.