Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

Kompas.com - 04/05/2020, 10:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta data penerima bantuan sosial (Bansos) dibuka secara transparan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Jokowi meminta data dibuat transparan agar tak menimbulkan kecurigaan dalam proses penyaluran Bansos ke masyarakat.

"Saya juga minta agar data penerima Bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas. Tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan," ujat Jokowi.

Baca juga: Menemukan Penyelewengan Bansos? Lapor ke Kemensos Melalui Nomor Ini

Ia juga meminta jajarannya di tingkat pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga tingkat desa dalam proses penyaluran Bansos.

Jokowi mengatakan penyaluran Bansos dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu ia meminta penyalurannya tidak tumpang tindih sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya.

"Terakhir saya minta dibuat hotline pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan (penyaluran Bansos) bisa kita bisa ketahui secara cepat," lanjut dia.

Baca juga: Mensos: Tak Usah Ribut Data Bansos, Semua Bisa Diselesaikan Kekeluargaan

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengakui ada permasalahan dalam penyaluran Bansos.

Ia meminta masyarakat sabar apabila masih ada kendala di lapangan saat penyaluran bantuan sosial (bansos).

Ia mengatakan, pemerintah telah berusaha keras untuk memberikan bansos-bansos tersebut tepat sasaran dan merata.

Baca juga: Menko PMK: Bansos Tetap Disalurkan Sambil Perbaiki Data Warga Terdampak Covid-19

"Kami mohon kesabarannya kepada masyarakat, kalau di lapangan masih ada kendala-kendala, masih ada masalah-masalah, mohon dimaklumi," ujar Muhadjir dalam video konferensi yang digelar Kamis (30/4/2020).

Beberapa kendala yang ditemui, kata dia, berkaitan dengan masalah data yang bersumber dari bawah dalam hal ini tingkat RT/RW.

"Bahwa kami telah berusaha keras, karena ini berkaitan dengan masalah data yang itu sebelumnya juga dari bawah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com