Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Kompas.com - 04/05/2020, 07:00 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin meninjau langsung proses pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

“Kedatangan saya di sini untuk memastikan bahwa distribusi sembako bantuan presiden di tempat ini berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya, Minggu (3/5/2020).

Syahabudin pun menjelaskan, bansos sembako ini rencananya untuk menjangkau 1,9 juta keluarga terdampak Covid-19. Bansos dengan nilai Rp 600.000 per keluarga ini akan disalurkan sebulan dua kali.

Untuk sebarannya, bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek), mulai Senin (20/4/2020).

Saat ini pendistribusian bansos menggandeng PT Pos Indonesia yang didukung personel TNI dan dibantu Ketua RW dan RT di wilayah setempat.

Baca juga: Mensos: Tak Usah Ribut Data Bansos, Semua Bisa Diselesaikan Kekeluargaan

"Saya kira Pak RT dan Pak RW lebih tahu daripada kita bagaimana kondisi warganya. Oleh sebab itu, pelibatan RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah provinsi wajib dilakukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Adapun, bansos yang didistribusikan di daerah Manggarai RW 10 sebanyak 297 paket dengan rincian tersebar di 11 RT.

Pada kesempatan ini, ketua RW 10 Kelurahan Manggarai menyampaikan, sejumlah masyarakat di wilayahnya telah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun demikian, mereka juga mendapatkan lagi bansos sembako bantuan presiden, sedangkan masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Syahabuddin mengutip apa yang disampaikan Mensos untuk memberikannya kepada masyarakat yang belum menerima.

Baca juga: Mensos Minta Masyarakat yang Dapat Bansos Lebih dari Satu Kali untuk Berbagi

“Kalau ada masyarakat yang sudah menerima bantuan, tapi ternyata sudah mendapatkan bantuan, misalnya dari Pemprov DKI tadi, ya sebaiknya bansos sembako ini diberikan ke tetangganya yang belum mendapatkan,” terangnya.

Shayabudin berharap, berbagai langkah yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dapat mempermudah upaya kepala daerah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Untuk menghindari penumpukan bantuan kepada orang yang sama, maka perlu dilakukan pemutakhiran data yang tepat,” tegasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Instruksi pengawalan bansos

Adapun, peninjauan pendistribusian bansos sembako yang dilakukan Syahabuddin merupakan tugas langsung dari Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Pada Minggu (4/5/2020), Mensos Juliari bersama seluruh jajaran Kemensos secara serentak juga mengawal proses distribusi bansos di berbagai titik di Jakarta.

Juliari sebelumnya telah menginstruksikan jajarannya untuk terus memonitor proses distribusi bansos bagi masyarakat terdampak covid-19.

Dia ingin memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan.

“Prioritas distribusi bantuan harus berjalan cepat dan tepat, berdasarkan data yang disampaikan oleh daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Baca juga: Jika Ada Warga yang Tak Kebagian Bansos, Mensos Serahkan ke Pemda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com