Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 3 Mei: Sebaran 11.192 Kasus Covid-19, Jatim Naik Signifikan

Kompas.com - 04/05/2020, 03:13 WIB
Dani Prabowo,
Rakhmat Nur Hakim,
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto memberikan informasi terbaru mengenai data kasus Covid-19 di Indonesia.

Data pemerintah yang dihimpun selama 24 jam terakhir, hingga Minggu 3 Mei 2020 pukul 12.00 WIB memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi.

Menurut Yuri, hingga 3 Mei 2020 ada 11.192 kasus Covid-19 atau bertambah 349 kasus.

"Konfirmasi positif yang didapat bertambah 349 orang, sehingga menjadi 11.192 orang," ujar Yurianto.

Baca juga: UPDATE: Kini Ada 11.192 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 349

Penambahan kasus baru tersebut tercatat terjadi di 22 provinsi.

Sementara, secara total persebaran kasus penularan Covid-19 terjadi di 34 provinsi dan 326 kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yurianto, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan jumlah penularan tertinggi. Tercatat, ada 4.463 kasus pasien positif Covid-19 di Ibu Kota.

Selain itu, ada sejumlah daerah lain yang mencatat jumlah kasus penularan cukup tinggi, seperti Jawa Timur (1.117 kasus), Jawa Barat (1.054 kasus).

Kemudian, ada Jawa Tengah (776 kasus) dan Sulawesi Selatan (601 kasus).

Yuri melanjutkan, dari data yang ada tercatat pula penambahan pasien sembuh sebanyak 211 orang.

Baca juga: UPDATE: Tambah 211, Total Pasien Covid-19 yang Sembuh 1.876 Orang

Sehingga, total ada 1.876 pasien yang dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani dua kali pemeriksaan PCR.

Adapun jumlah korban meninggal dunia totalnya ada 845 atau bertambah 14 orang dari hari sebelumnya.

Baca juga: UPDATE: Kini Ada 845 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Berikut data sebaran pasien Covid-19 di 34 provinsi berdasarkan data pemerintah hingga 30 April 2020:

1. Aceh: 1 kasus baru, total 12 kasus

2. Bali: 25 kasus baru, total 262 kasus

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com