Menyoal Kebijakan Jokowi Buka Lahan Baru, dari Potensi Eksploitasi hingga Konflik Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana Presiden Joko Widodo membuka lahan persawahan baru di tengah pandemi Covid-19 sebagai dalih untuk mengeksploitasi lingkungan.

"Kami meminta agar pemerintah tidak lagi mengulang kesalahan masa lalu dan berhenti gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi (lingkungan)," ujar Koordinator Walhi Edo Rakhman dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Jokowi Perintahkan BUMN Buka Lahan Baru

Menurut Edo, rencana tersebut serupa dengan langkah pemerintah pada rezim Orde Baru (Orba) dengan proyek "Lahan Gambut Sejuta Hektar" dengan hasil yang tak signifikan.

Di satu sisi, Edo menilai rencana pembukaan lahan tersebut sama-sama dilatarbelakangi atas ketidakpahaman terhadap ekosistem gambut.

Sebab, jika ambisi pembukaan lahan baru terus digencarkan, justru yang didapatkan adalah meningkatnya bencana ekologis.

Oleh karena itu, ia meminta Jokowi berhenti menambah kerugian negara atas rencana pembukaan lahan baru.

"Berhenti merusak alam, rakyat yang menerima akibatnya," tegas Edo.

Baca juga: Walhi Nilai Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Dalih Eksploitasi Lingkungan

Selain itu, Edo mendorong supaya Jokowi mengembalikan urusan pangan kepada petani dengan memberikan hak atas tanah.

Menurutnya, sejauh ini agenda reforma agraria melalui program perhutanan sosial dan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) tak berbanding lurus dengan capaian di lapangan.

"Begitu juga program cetak sawah dengan TNI yang dikerjakan Kementan. Pada saat yang sama petani kesulitan lahan, dan tidak jarang berhadapan dengan konflik agraria," katanya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.

"Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900 ribu hektar. Sudah siap 300 ribu ha," kata Airlangga usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (28/4/2020).

"Juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu hektar," sambung dia.

Baca juga: Jokowi: Kementerian, Pemda, dan BUMN Harus Jadi Penyangga UMKM

Airlangga menambahkan, saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut bisa ditanami padi.

Walaupun BMKG memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan terjadi pada tahun ini, antisipasi perlu disiapkan.