Tak Ada Kode Etik KPAI, Pemberhentian Sitti Hikmawaty Dianggap Kecerobohan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) Adriana Venny menilai, diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan Sitti Hikmawatty sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan sebuah kecerobohan.

Hal tersebut karena tidak ada rujukan dari dasar penerbitan Keppres yakni, keputusan dewan etik dan rapat pleno KPAI, termasuk ketiadaan kode etik di KPAI.

Ia mengatakan, salah satu komisioner Komnas Perempuan yang dimintai keterangan malah berbicara tentang bagaimana saat dirinya di KPAI dan menyatakan bahwa tidak ada kode etik di KPAI.

Baca juga: Diberhentikan Jokowi, Sitti Hikmawatty: Saya Terima dan Hormati

"Jadi semua yang tertulis itu memberatkan. Ini jadi aneh, keputusan dibuat tapi tidak ada kode etik yang menjadi rujukan," kata Adriana dalam konferensi pers melalui telekonferensi, Selasa (28/4/2020).

Tidak hanya itu, kata dia, meskipun tidak ada kode etik, tetapi hal tersebut masih bisa diputuskan dalam sebuah rapat pleno.

Isi keputusan itu, kata dia, dinilai berat sebelah karena tidak memuat pertimbangan yang memberikan pembelaan terhadap Sitti.

Baca juga: Gugat ke PTUN, Cara untuk Batalkan Pemberhentian Sitti Hikmawatty

Oleh karena itu, menurutnya keputusan pemberhentian Sitti ini juga menjadi sebuah kecerobohan karena tak ada rujukannya.

"Dalam Perpres tentang KPAI, pemecatan tidak hormat itu ada dua. Pertama adalah pidana dan kedua pelanggaran kode etik," kata dia.

Menurut dia, dalam kasus Sitti, tidak memenuhi unsur-unsur pidana karena tidak terbukti, termasuk juga pelanggaran kode etik yang sulit dibuktikan karena kode etiknya tidak ada.

"Akibatnya adalah pemecatan tidak hormat menurut saya, ini suatu kecerobohan karena apa yang sudah disebutkan dewan etik dan rapat pleno apakah ada dalam ranah etika, etiket, atau moralitas publik. Yang dikedepankan surat dewan etik berkali-kali mengatakan tidak ada permintaan maaf, itu di level mana? Etiket atau mana?" kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Berhentikan Sitti Hikmawatty dari Jabatan Komisioner KPAI

Jika begini aturan mainnya, kata dia, maka semua komisioner bisa kena sebab tak ada rujukan dan sangat subjektif.

Dengan demikian menurutnya, Keppres tersebut harus digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena hal tersebut merupakan sebuah diskriminasi terutama bagi komisioner perempuan.

"Kalau tidak ada kode etiknya, jelas semua bisa rentan terhadap tuduhan pelanggaran kode etik. Yang juga membingungkan adalah kesalahan dalam pernyataan sudah minta maaf tapi kenapa tetap dipecat tidak hormat? Alasannya apa?" kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Sitti Hikmawatty dari posisinya sebagai komisioner KPAI. Pemberhentian Sitti dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020.

Baca juga: Dewan Etik KPAI: Sitti Hikmawaty Tak Akui Kesalahan soal Pernyataan Hamil di Kolam Renang

Sekretaris Utama Kementerian Sekretaris Negara Setya Utama membenarkan bahwa Presiden Jokowi sudah menandatangani keppres tersebut.

"Sudah (ditandatangani), betul," kata Setya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/4/2020).

Klausul pertama keppres tersebut berbunyi, "Memberhentikan tidak dengan hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022."

Selanjutnya, klausul kedua menyebutkan, pelaksanaan keputusan presiden ini dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemecatan Sitti sebelumnya direkomendasikan oleh Dewan Etik KPAI. Sitti dianggap bersalah karena pernyataannya soal perempuan bisa hamil di kolam renang.