Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Manfaat Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat

Kompas.com - 28/04/2020, 15:15 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto mengatakan, keterbukaan data terkait penanganan Covid-19 memiliki manfaat bagi masyarakat.

Salah satunya, kata dia, keterbukaan data bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi wabah yang disebabkan virus corona itu.

"Jadi sangat sangat bermanfaat sekali. Pertama, bisa mengetahui sebaran-sebaran misalnya, seperti itu," kata Didik dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

"Sebaran-sebaran itu tentu saja akan memberikan warning kepada masyarakat di daerah," tutur dia.

Baca juga: Kemenkes: Perbedaan Data Covid-19 Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi

Dengan demikian, lanjut Didik, saat mengetahui sebaran kasus masyarakat lebih masif melakukan langkah pencegahan.

"Sehingga dengan data-data itu para masyarakat semua bisa bisa preventif, bisa meningkatkan ketahanan tubuh, dan lain sebagainya seperti itu," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan data juga berpengaruh bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19.

Serta, bisa dijadikan bahan introspeksi terhadap kebijakan penanganan wabah yang selama ini sudah diterapkan.

"Kita bisa mengikuti mengintrospeksi diri ke belakang 'oh ternyata intervensi yang selama ini dilakukan sudah on the track'," ucap Didik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus terbuka mengenai data terkait wabah Covid-19.

Hal itu diungkapkan langsung oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

"Ini sesuai dengan arahan Presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," ujar dia.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Gugus Tugas, tambah Yuri, juga sudah berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data yang disebut satu data bersatu melawan Covid-19.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine, dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

Baca juga: Demi Transparansi, Gugus Tugas Covid-19 Luncurkan Bersatu Lawan Covid

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com