Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDAI: Imunisasi Tetap Perlu Dilakukan selama Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 26/04/2020, 10:06 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan, imunisasi pada anak tetap dapat dilakukan pada masa pandemi COVID-19.

"Kasus COVID-19 diperkirakan akan terus meningkat hingga Juli 2020. Pelaksanaan imunisasi tetap perlu dilakukan dalam masa pandemi ini," kata Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Pengurus Pusat IDAI Prof Hartono Gunardi, di Jakarta, Sabtu (25/4/2020), dikutip dari Antara.

Menurut anggota Satuan Tugas Imunisasi IDAI Prof Ismoedijanto, imunisasi lengkap bagi anak sesuai rekomendasi IDAI dan Kementerian Kesehatan harus tetap dilakukan untuk mencegah peningkatan risiko tertular COVID-19.

"Yang perlu diprioritaskan adalah anak berusia di bawah 18 bulan. Di wilayah penularan luas COVID-19, apabila tidak memungkinkan diberikan imunisasi, dapat ditunda hingga sebulan," katanya.

Baca juga: Seri Baru Jadi Ortu: Bagaimana Jika Anak Telat Imunisasi?

Ketua Satuan Tugas Imunisasi IDAI Prof Cissy B Kartasasmita juga mengatakan bila pelayanan imunisasi tidak memungkinkan dilakukan, pelaksanaannya dapat diundur.

"Dan direncanakan imunisasi kejar sesegera mungkin," katanya.

Imunisasi dasar lengkap untuk bayi berusia nol sampai satu tahun dalam program pemerintah meliputi imunisasi BCG, DPT, polio, campak, dan Hib. Selain itu, IDAI merekomendasikan pemberian vaksin untuk mencegah pneumonia pada anak.

IDAI berharap tenaga kesehatan, orang tua, dan masyarakat memahami arti penting imunisasi sesuai usia anak untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang berisiko menimbulkan kecacatan dan kematian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com