Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei RRI dan Indo Barometer: 11,8 Persen Responden Masih Ingin Mudik

Kompas.com - 23/04/2020, 12:38 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer menunjukkan sebanyak 11,8 persen responden masih akan mudik pada Lebaran 2020.

Sementara itu, 86,3 persen mengaku tidak akan mudik, dan sisanya sebanyak dua persen tidak menjawab atau tidak tahu.

“Berkaitan dengan kegiatan mudik (kembali ke kampung halaman) pada Lebaran (Idul Fitri) Mei 2020 yang akan datang, mayoritas besar publik menyatakan tidak akan mudik (86,3 persen). Tapi masih ada 11,8 persen yang menyatakan akan mudik,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari melalui keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Pemudik Dinilai Bisa Bohongi Petugas

Survei tersebut dilakukan sebelum pemerintah memutuskan untuk melarang mudik. Survei dengan 400 responden di tujuh provinsi tersebut dilakukan selama 9-15 April 2020.

Bagi mereka yang masih ingin mudik, alasan tertinggi adalah ingin bersilahturahmi dengan keluarga. Presentasenya sebesar 40,8 persen responden.

Kemudian, sebanyak 19,7 persen responden mengatakan akan mudik jika kondisi sudah membaik.

Baca juga: Jokowi, Covid-19, dan Hikayat Mudik

Alasan lainnya responden ingin mudik yaitu, rindu kampung halaman, menganggur di kota, jarak mudik dekat, dan tradisi berkumpul keluarga.

Sementara itu, mayoritas responden yang tidak akan mudik mengaku takut tertular atau menularkan virus corona (38,5 persen) dan demi mencegah penyebaran virus corona (21,2 persen).

Mengikuti anjuran pemerintah, sulit karena pembatasan wilayah, asli daerah setempat, tidak punya kampung halaman, serta tidak memiliki biaya, menjadi alasan lain responden tidak ingin mudik.

Baca juga: Nekat Mudik ke Banyumas, Pemudik Akan Dikarantina di GOR Satria

Dengan adanya 11,8 persen responden yang masih ingin mudik, Qodari pun meminta pemerintah lebih tegas dalam mengatur mudik.

“Perlu persuasi yang lebih kuat dan pesan yang lebih jelas serta kompak dari pemerintah untuk mencegah peluang mudik ini,” katanya.

Survei tersebut diselenggarakan di tujuh provinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Jokowi Bedakan Mudik dan Pulang Kampung, Pemerintah Diminta Tegas Larang Keluar Zona Merah

Survei dilakukan terhadap 400 responden dengan metode penarikan sampel berupa quota and purposive sampling. Para responden merupakan WNI dan berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler dengan kuesioner. Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik mulai berlaku pada 24 April.

Baca juga: Cara Batalkan Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2020, Ini Panduan Lengkapnya

"Larangan mudik efektif terhitung Jumat, 24 April 2020. Ada sanksi-sanksinya, tapi sanksi efektif 7 Mei," kata Luhut selepas rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Ia menyebutkan, larangan mudik berlaku bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19.

Luhut juga mengatakan, selama larangan mudik diberlakukan, tak ada penutupan jalan tol karena masih akan dilewati kendaraan pengangkut bahan pangan dan logistik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com