Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah: Tenaga Medis yang Bertugas Boleh Tak Puasa, Ganti di Hari Lain

Kompas.com - 22/04/2020, 11:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, puasa Ramadhan tetap wajib dijalankan umat Islam di tengah wabah Covid-19.

Namun demikian, ada pengecualian bagi mereka yang sakit atau lemah, juga bagi para tenaga kesehatan.

Untuk yang sakit atau lemah, kata Haedar, dapat mengganti puasa lain waktu atau membayar fidyah sesuai yang ditentukan syariat.

"Bagi tenaga kesehatan yang bertugas dan memerlukan stamina kuat yang apabila berpuasa ada masalah, maka dapat tidak berpuasa dan mengganti di waktu lain," kata Haedar kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Muhammadiyah Minta Umat Islam Tak Sepelekan Covid-19, Juga Saat Ramadhan

Menurut Haedar, langkah-langkah tersebut dapat diambil mengingat saat ini masyarakat tengah menghadapi situasi darurat pandemi.

Haedar pun menyampaikan sejumlah imbauan untuk umat Islam menjalankan ibadah Ramadhan di tengah wabah Covid-19.

Ia meminta masyarakat untuk tidak memaksakan shalat tarawih di masjid. Tarawih disarankan di rumah, baik sendiri maupun berjemaah dengan anggota keluarga.

Disarankan pula untuk tak beriktikaf di masjid. Diimbau untuk iktikaf di rumah dengan tetap khusyuk.

Selain itu, berbuka puasa juga disarankan untuk tak dilakukan di masjid, tetapi cukup di rumah masing-masing.

"Jika memiliki kelebihan rezeki digunakan untuk bantu sesama yang terdampak Covid-19," ujar Haedar.

Haedar juga meminta supaya tidak ada kegiatan ceramah atau lainnya di masjid, dan dapat diganti dengan ceramah secara daring.

Kumandang azan dan ikamah, kata Haedar, dapat diselenggarakan di masjid hanya untuk penanda waktu shalat wajib lima waktu. Tapi, diimbau untuk tidak untuk shalat berjamaah di masjid tersebut.

Baca juga: Muhammadiyah Mulai Ramadhan Jumat Ini, Berikut Imbauan Terkait Covid-19

Terakhir, demi mencegah semakin meluasnya wabah, masyarakat diwanti-wanti untuk tak mudik Lebaran.

"Demi cegah kedaruratan dan untuk kemaslahatan semua, tidak perlu mudik Lebaran. Mudik dapat diganti dengan komunikasi daring yang hangat dan penuh persaudaraan," kata Haedar.

Haedar mengatakan, upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama.

"Ikhtiar dan doa terus sama-sama kita lakukan. Semuanya memerlukan kesdaran bersama," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com