Luhut Pastikan Sudah Koordinasi dengan Gubernur soal Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan aturan lanjutan terkait pelarangan mudik selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR secara virtual, Selasa (21/4/2020).

"Soal mudik sudah disampaikan Pak Presiden tadi, peraturannya lagi kita siapkan mungkin dalam beberapa hari ke depan keluar," kata Luhut.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tetapkan Larangan Mudik untuk Seluruh Masyarakat

Luhut mengatakan, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan pelarangan mudik, pemerintah sudah menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada sejumlah kepala daerah.

"Sosialisasinya melalui rapat dengan para gubernur saya video call dengan Anies (Gubernur DKI Jakarta), Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogja, Jatim dan Lampung," ujar Luhut

"Kita koordinasikan dulu semua, baru kemudian kita ambil langkah-langkah itu. Jadi kalau ada yang bilang tidak koordinasi ya kita mengertilah koordinasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Luhut kembali menegaskan, pelarangan mudik akan diberlakukan pada 24 April 2020 dan akan diperketat pada 7 Mei 2020.

"Pelarangan mudik juga sama berlaku tanggal 24 (April). Tapi kita mulai ketat setelah tanggal 7 (Mei) kenapa, karena masih ada persiapan lagi ke arah situ, jadi misal dalam konteks tindakan hukum atau sanksi yang diberikan apabila dia melanggar," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Denda Warga yang Nekat Mudik

Sebelumnya diberitakan, pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hal itu ditegaskan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020).

"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan larangan mudik ini.

Baca juga: Luhut Ibaratkan Keputusan Larangan Mudik Seperti Operasi Militer

Dalam rapat sebelumnya, pemerintah diketahui belum melarang mudik dan hanya menyampaikan imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman.

Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

Namun, Kepala Negara menyebutkan, berdasarkan survei, masih ada 24 persen masyarakat yang bersikeras akan mudik.

"Artinya, masih ada angka yang sangat besar," kata dia.

Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak mudik sehingga penyebaran virus corona di Indonesia dapat dicegah.