JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek di saat berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelarangan mudik, tak dihentikan.
Hal itu disampaikan Luhut usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).
"Transportasi masal seperti KRL juga akan jalan kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, seperti tenaga kesehatan," ujar Luhut.
Baca juga: Kemenhub: Jumlah Penumpang KRL Terus Menurun
"Saya ulangi, KRL tidak akan ditutup. Karena banyak dari temuan kami, yang naik KRL banyak (tenaga) di bidang-bidang tadi (kesehatan)," lanjut dia.
Adapun untuk aktivitas mudik ke kampung halaman, Luhut menegaskan, pemerintah melarangnya. Aturan pelarangan itu mulai berlaku pada 24 April.
Nantinya Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk menegakkan pelarangan mudik tersebut.
"Kami bersama seluruh jajaran Kemenhub, Polri, TNI, kementerian, dan lembaga akan melakukan langkah-langkah persiapan teknis di lapangan," ujar Luhut yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dihentikan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).
Baca juga: Sandiaga Usul Operasional KRL Disetop jika Kasus Covid-19 Terus Bertambah
Sebabnya, kerap terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun.
Hal itu dikhawatirkan menjadi medium penularan virus corona dan menambah lonjakan pasien Covid-19.
Anies menyampaikan usulan itu kepada Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/4/2020).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.