Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid: Staf Khusus Presiden Harus Bebas dari Konflik Kepentingan

Kompas.com - 20/04/2020, 19:55 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menegaskan, setiap pejabat publik harus menghindari segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Hal ini Yenny sampaikan dalam merespons penilaian publik mengenai dugaan konflik kepentingan Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Devara.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Belva dinilai melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan yang ia pimpin, Skill Academy, menjadi salah satu mitra program Kartu Prakerja.

"Semua hal yang bisa berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta konflik kepentingan harus dihindari oleh pejabat publik. Apapun posisinya," kata Yenny saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Yenny menuturkan, ketika perusahaan milik pejabat publik terlibat proyek pemerintah, wajar jika masyarakat menduga adanya konflik kepentingan.

Pasalnya, dalam posisi demikian, sangat rawan pejabat publik melakukan penyalahgunaan wewenang.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Kedekatan dengan pusat kekuasaan membuat pejabat dan perusahaannya mudah mendapat akses untuk terlibat dalam proyek pemerintah.

Padahal, hal tersebut sangat bersinggungan dengan praktik kolusi dan nepotisme.

"Ini yang tidak diperbolehkan dalam negara demokrasi. Kan kita dari dulu berjuang keras untuk melawan korupsi, kolusi, nepotisme," ujar mantan Staf Khusus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Yenny menilai, seseorang yang telah diberi mandat sebagai pejabat publik harus mengemban nilai-nilai yang diamanahkan.

Baca juga: Profil Skill Academy Milik Ruangguru, Mitra Pemerintah di Program Kartu Prakerja

Oleh karenanya, pejabat itu harus mampu menanggung setiap risiko, termasuk mengesampingkan kepentingan pribadinya.

"Salah satu risikonya adalah siap berkorban. Mengorbankan waktu tenaga, bahkan kepentingan bisnis pribadi harus dikesampingkan," kata Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com