Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Sebut Muncul Potensi Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/04/2020, 19:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri, Brigjen (Pol) Umar Effendi menyatakan ada risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Umar dalam rapat virtual bersama Kantor Staf Presiden (KSP) melalui konferensi video, Kamis (16/4/2020).

“Potensi aksi anarkistis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan,” papar Umar melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Tingkat Kriminalitas di Jakarta Timur Turun 30 Persen Selama Pandemi Covid-19

Meski demikian, Umar menyatakan kesiapan Polri yang terus berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat.

Saat ini, seluruh jajaran Polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan.

Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600.000 paket kepada masyarakat.

Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi munculnya kriminalitas di tengah pandemi yang banyak memunculkan PHK bagi para pekerja.

Hal senada disampaikan Plt Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Ia menilai turunnya daya beli dan meningkatnya PHK bakal terjadi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Namun ia memastikan pemerintah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan, dimana kebutuhan ikut meningkat. Ia menyatakan berbagai skema ekonomi sudah disiapkan.

Baca juga: Meski Kasus Kriminalitas Turun di Tangsel, Polisi Sebut Pencurian Motor Masih Marak

Namun pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas sehingga terus berkoordinasi dengan TNI-Polri di masa pandemi.

“Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com