Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Angka Positif Covid-19 Belum Cerminkan Keadaan di Lapangan, Kemampuan Tes Terbatas

Kompas.com - 16/04/2020, 19:00 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengetesan Covid-19 saat ini belum memadai.

Menurut Anies, perlu dilaksanakan tes Covid-19 yang masif dan serius agar kondisi riil di lapangan dapat dilihat dengan baik.

"Ada kebutuhan melakukan kebutuhan testing yang amat serius. Kalau kita bisa meningkatkan kemampuan testing, maka kita punya potret yang lebih baik dan bisa melakukan pencegahan lebih baik," kata Anies dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Kepada Timwas Penanganan Covid-19 DPR, Anies Lapor DKI Butuh 10 Ribu APD per Hari

Anies mengatakan tidak ada perbedaan data kasus Covid-19 antara yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan yang dilaporkan pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Namun, ia menilai ada jurang yang cukup lebar antara kenyataan dan kasus yang terdata.

Hal itu disebabkan kemampuan tes Covid-19 yang terbatas.

"Penduduk kita sepuluh juta, kalau yang dites hanya sedikit, maka yang positif cuma sedikit. Kalau yang ditesting banyak, maka yang positif bisa jadi lebih banyak," tuturnya.

"Angka positif hari ini belum tentu mencerminkan keadaan lapangan. Karena kemampuan testingnya terbatas," imbuh Anies.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 380, Kini Ada 5.516 Kasus Covid-19 di Indonesia

Anies menyatakan, kesimpulan ini ia dapatkan dengan menganalisis data kasus konfirmasi positif dan kematian pasien Covid-19.

"Recovery artinya sehat, cemetery artinya meninggal. Kami melihat angka kematian juga selain recovery. Di situlah data ini menggambarkan kepada kita bahwa ada kebutuhan melakukan kebutuhan testing yang amat serius," ucapnya.

Melalui forum rapat, ia pun menyampaikan harapan agar pemerintah pusat fokus meningkatkan tes metode PCR (Polymerase chain reaction).

Metode rapid test dinilai memiliki potensi kekeliruan tinggi.

"Maka kami merasa lebih baik fokus pakai PCR daripada rapid test. Karena berpotensi false negative yang kami khawatirkan. Jadi peningkatan kapasitas ini didorong lebih jauh," kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com